MEDAN (HARIANSTAR.COM) – BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan pada tahun 2024 memprioritaskan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemko Medan yang akan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Ada 16 Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah disepakati bersama dan ditandatangani Wali Kota Medan Bobby Nasution pada sidang rapat Paripurna di gedung DPRD Kota Medan, beberapa waktu lalu,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution ST kepada wartawan, Kamis (14/03/2024) siang.

Dijelaskan Dedy Aksyari Nasution ST, Bapemperda DPRD Kota Medan untuk tahun 2024 akan mempercepat penyelesaian Ranperda-ranperda yang belum terselesaikan.
“Target Bapemperda tahun ini adalah bagaimana terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) supaya lebih fokus dalam membahas 16 Rancangan Propemperda 2024 yang telah disetujui dan disepakati untuk menjadi Ranperda,” ujar Dedy Aksyari.
Namun demikian, lanjut Dedy Aksyari, dari 16 rancangan yang telah ditetapkan, Bapemperda akan lebih memprioritaskan 6 Ranperda untuk dijadikan Perda merupakan usulan Pemko Medan, menyusul 7 Ranperda usulan Inisiatif DPRD Kota Medan dan 3 Ranperda merupakan Komulatif Terbuka.
“Setelah 6 Ranperda selesai diperdakan, Bapemperda juga akan melakukan hal sama untuk 7 usulan inisiatif DPRD Kota Medan dan 3 Ranperda yang merupakan Komulatif Terbuka,” sebutnya.
Dedy Aksari menjelaskan, adapun 16 Ranperda telah ditetapkan dalam Propemperda 2024, yaitu;
6 Ranperda Usulan Pemko Medan Diantaranya;
(1). Ranperda Pencabutan Peraturan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan 2015-2035.
(2). Ranperda Perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
(3). Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Medan Tahun 2022-2025.
(4). Ranperda Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.
(5). Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
(6). Ranperda Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan tahun 2025-2045.
3 Ranperda Kumulatif Terbuka yakni;
(1). Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2023.
(2). Ranperda Perubahan APBD Kota Medan TA 2024.
(3). Ranperda APBD TA 2025.
7 Ranperda usulan inisiatif DPRD Medan adalah;
(1). Ranperda Tata Cara Penyusunan Propemperda.
(2). Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Medan.
(3). Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.
(4). Ranperda Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat Kota Medan.
(5). Ranperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
(6). Ranperda Ketahanan Pangan.
(7). Ranperda Perlindungan dan Penetapan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Toko
Modern.
Dijelaskan Dedy Aksyari, pada tahun 2023 lalu, Propemperda DPRD Medan menyusun 24 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi suatu Perda Kota Medan. Dari perda- perda tersebut, ada 4 perda menjadi skala prioritas untuk diselesaikan. “Sedangkan target kami selama 2023 lalu yakni menyelesaikan 14 perda,” ungkapnya.
Dipaparkan Dedy Aksyari, sebanyak 24 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di tahun 2023 terdiri dari 3 Ranperda Komulatif Terbuka, 9 Ranperda Usulan Inisiatif DPRD Kota Medan dan 12 Ranperda Usulan Pemko Medan.
Ke 3 Ranperda Komulatif Terbuka yakni Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, Ranperda Tentang Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda Tentang APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024.
Sementara untuk 9 Ranperda Usulan Inisiatif DPRD Kota Medan, yakni Ranperda Kota Medan Tentang Ketahanan Pangan, Ranperda Kota Medan Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda, Ranperda Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Medan, Ranperda Kota Medan Tentang Perubahan Atas Perda No 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, Ranperda Kota Medan Tentang Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan Masyarakat Kota Medan, Ranperda Kota Medan Tentang Pembangunan Kepemudaan, Ranperda Kota Medan Tentang Perlindungan dan Penanganan Penyakit Menular Udara, Ranperda Kota Medan Tentang Pengelolaan Zakat dan Ranperda Kota Medan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Sedangkan 12 Ranperda Usulan Pemko Medan, yakni Ranperda Kota Medan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Ranperda Kota Medan Tentang Pencabutan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan 2015-2035.
Ranperda Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Rabnperda Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Medan (RPIK) Tahun 2021-2041, Ranperda Kota Medan Tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Lalu Ranperda Kota Medan Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Ranperda Kota Medan Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026, Ranperda Kota Medan Tentang Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.
Ranperda Kota Medan Tentang Induk Pembangunan Pariwisata Kota Medan Tahun 2022-2025 dan Ranperda Kota Medan Tentang Perubahan Atas Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
Dedy Nasution menyebutkan, dari 24 Propemperda yang akan menjadi Ranperda dan nantinya disahkan jadi Perda ini tidak serta merta dimasukan dalam pembahasan Propemperda. “Ada perda skala prioritas untuk kepentingan program pembangunan dan kesejahteraan warga Medan,” sebutnya.
Dedy menerangkan, saat ini ada beberapa perda skala prioritas, yakni Ranperda Tentang Barang Milik Daerah dan Ranperda Inovasi daerah yang merupakan usulan inisiatif dari Pemko Medan, kemudian dua lagi usulan inisiatif DPRD Kota Medan yaitu Ranperda Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Medan, Ranperda Kode Etik dan Ranperda Tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM yang saat ini sedang bergulir.
“Ranperda yang sudah terbentuk Panitia Khusus (Pansus) yakni Pansus Tatib, Pansus Inovasi Daerah, Pansus Barang Milik Daerah dan Pansus UMKM. Kita harap pansus ranperda lainnya akan segera terbentuk,” terang Politisi Partai Gerindra ini.
Dilanjutkan Dedy, pada Propemperda Tahun 2022 lalu sebanyak 25 Ranperda yang menjadi prioritas sudah diharmonisasi dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Kota Medan sebanyak 7 Ranperda. Dua diantaranya Ranperda inisiatif DPRD Kota Medan yaitu Ranperda Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dan Ranperda Perlindungan dan Pengembangan UMKM.
Selanjutnya Ranperda usulan Pemko Medan yakni Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan, Ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Medan No 15 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Medan, Ranperda Tentang Inovasi Daerah, Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Sementara Pansus pembahasan Ranperda Kota Medan yang dibentuk tahun 2021 telah selesai pembahasannya pada tahun 2022 yakni Ranperda Penetapan Zonasi Aktifitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan telah disepakati dan ditandatahgani serta Ranperda Tentang keolahragaan telah disepakati dan ditandatangani,” ucapnya.
Dedy mengatakan, dengan disepakatinya 24 Propemperda 2023 kemarin, maka tugas Bapemperda DPRD Kota Medan tinggal menyusunnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya yang tujuannya untuk masyarakat Kota Medan lebih baik lagi dan sesuai apa yang dikatakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan menuju Medan Berkah.
Diketahui, 24 Propemperda yang telah disepakati dan ditetapkan pada Rapat Paripurna yang digelar 20 Desember 2022 lalu. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE didampingi para Wakil Ketua DPRD Medan dan dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, SE, MM, beserta para OPD Pemko Medan dan juga anggota DPRD Medan.
“Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka kita bertekad untuk menyelesaikan secara maksimal 24 Ranperda Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Medan,” ujar Dedy Nasution.

Tugas dan Wewenang Bapemperda DPRD Kota Medan
– Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
– Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda
disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

– Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Memberikan pertimbangan terhadap usulan ini penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah.
– Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
– Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah melakukan kajian Perda dan Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Visi dan Misi Bapemperda DPRD Kota Medan
Adapun Visi Bapemperda DPRD adalah berkomitmen untuk mengoptimalkan tugas, peran dan fungsi legislasi dalam setiap proses penyusunan Propemperda.
Sedangkan Misi Bapemperda adalah merumuskan dan menetapkan Ranperda yang berorientasi kepada
masyarakat serta disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Komposisi Personalia Bapemperda DPRD Kota Medan:
Ketua : Dedy Aksyari Nasution, ST
Wakil Ketua : Erwin Siahaan
ANGGOTA :
1) Paul Mei Anton Simanjuntak, SH
2) Drs. Wong Chun Sen, M.Pd
3) Margaret MS
4) Surianto SH
5) Haris Kelana Damanik, S.T
6) Dhiyaul Hayati, S.Ag, M.Pd
7) Dr Rudiawan Sitorus M.Pem.I
8) Edi Saputra, ST
9) Sukamto, SE
10) Mulia Asri Rambe, SH
11) Afif Abdillah, SE
12) Parlindungan Sipahutar, SH, MH. (adv/irw)