MEDAN, – Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menerima kunjungan kerja pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Utara bersama Komunitas Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Sumut dan Forum Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Rabu (24/04/25).
Diawal pertemuan Wakil Ketua HWDI Sumut sekaligus Penanggungjawab Program Layanan Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Marilyn Lie, Ketua KPPI Sumut Nilawati, dan Ketua Fitra Sumut Yenni mengucapkan terimakasih atas sambutan Ketua DPRD Medan.
Marilyn menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut pertemuan dengan pihak Bappeda Kota Medan, yang turut dihadiri oleh Dinas kesehatan Kota Medan, BPKAD, Dinas P3AKB serta Bapplitbang dan Dinas kesehatan Sumatera Utara.
Terutama penelitian yang telah dilaksanakan HWDI bersama perkumpulan Inisiatif, Seknas Fitra dan Internasional Budget Partnership (IBP) dengan berkunjung dan melihat langsung di Enam Puskesmas yang bakal menjadi percontohan yakni Puskesmas Padang Bulan, Puskesmas Helvetia, Puskesmas Pulo Brayan, Puskesmas Darussalam, Puskesmas Sei Agul dan Puskesmas Glugur Kota.
Dari survei, banyak ditemukan belum adanya prasarana bagi penyandang disabilitas seperti petugas yang mengarahkan, loket, dan ruangan serta fasilitas akses jalan untuk masuk dan keluar bagi penyandang disabilitas di puskesmas. “Jadi kita siap membantu untuk terwujudnya hal tersebut agar layanan bagi para pasien termasuk penyandang disabilitas terlayani dengan baik, ini sejalan dengan visi dan misi Walikota Medan Rico Waas untuk mewujudkan layanan rumah sehat atau Puskesmas bagi warga kota Medan yang memeriksakan kesehatan,” ucap Marilyn.
Lanjut Marilyn, mereka belum melihat kamar atau ruang khusus saat pemeriksaan kesehatan layanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas. Artinya, ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam pelayanan. “Kenyaman dan profesional para tim medis dibarengi mutu obat berkualitas ini sangat membantu penyembuhan tanpa harus dirujuk ke rumah sakit,” ucapnya.
Masih dalam pelayanan insfrastruktur dan kesehatan, Ketua KPPI Sumut Nilawati menyampaikan jaminan kesehatan Kartu KuSuka, hendaknya tidak terbatas bagi para nelayan akan tetapi juga kepada buruh harian lepas.
Nila juga bermohon kepada Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen mengawal rekomendasi 10 titik MCK dari Bapedda Kota Medan kepada Pelindo bisa direalisasikan. Dan begitu juga akses jalan harus ditinggikan sehingga tidak terendam saat air laut meninggi (pasang).
Masih dalam pertemuan itu, Yenni juga menyampaikan bahwa layanan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini Pemko Medan.
Terlebih lagi, puskesmas merupakan layanan terdekat bagi warga sehingga wajar menjadi perhatian khusus, mulai dari prasarana hingga layanan medis termasuk petugas kesehatan di Puskesmas.
“Begitu juga untuk sanitasi atau MCK khususnya di 10 titik yang direkomendasikan oleh Bappeda Kota Medan ini harus direalisasikan termasuk prasarana infrastruktur jalan, sekolah dan layanan kesehatan dikawasan Medan Utara khususnya di kelurahan Bagan Deli dan Belawan 1,” sebut Yenni.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen berterimakasih atas kedatangan dan masukan dari teman-teman dari HWDI, KPPI dan Fitra Sumatera Utara.
Lanjut Politisi PDI Perjuangan Kota Medan ini, bahwa ini segera menjadi perhatian, untuk itu kita segera mendelegasikannya kepada rekan-rekan wakil rakyat di Komisi 2 dan Komisi 4 DPRD Medan agar berkordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPKAD, Dinas P3AKB Kota Medan.
Untuk 10 titik MCK yang direkomendasikan oleh pihak Bappeda, Wong sempat menghubungi pihak Bappeda untuk segera mengajukan permohonan kepada pihak Pelindo agar segera ditindaklanjuti dan terealisasi apalagi ini telah disampaikan dalam Pra Musrembang.
Dikatakannya untuk hal-hal kerakyatan, Wong menyampaikan bahwa itu tentunya menjadi prioritas. Dan sekali kami mengucapkan terimakasih atas masukan dalam membangun Kota Medan yang sehat, cerdas dan sejahtera. (aac)
