Medan – Komisi IV DPRD Kota Medan menemukan banyak kejanggalan pada kondisi sarana olahraga di kawasan Urban Community Park (Kebun Bunga), Jalan Candi Borobudur, Medan Petisah, meski proyek tersebut telah diserahterimakan dari pihak pemborong. Bahkan, kondisi lapangan tenis dinilai sangat buruk dan tidak layak pakai.
Temuan ini diperoleh saat Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (14/7/2025), yang dipimpin Ketua Komisi IV Paul MA Simanjuntak, bersama anggota Lailatul Badri, El Barino Shah, Renville P Napitupulu, Rommy Van Boy, Jusuf Ginting, Zulham Efendi, Datuk Iskandar Muda, Ahmad Afandi Harahap, dan Edwin Sugesti Nasution. Turut mendampingi perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, camat, lurah, dan sejumlah OPD terkait.
Paul Simanjuntak menyampaikan bahwa banyak fasilitas olahraga yang belum tertata baik, termasuk kerusakan pada akses jalan, lapangan sepak bola, lapangan tenis, panjat tebing, hingga lampu taman yang sudah rusak dan pagar yang berkarat — padahal pengerjaan belum genap satu tahun.
“Ini jelas belum layak. Akses jalan sudah rusak, rumput lapangan sepak bola tidak tertata, pagar berkarat, bahkan lampu taman pun rusak,” tegas Paul.
Kritik tajam disampaikan anggota dewan Rommy Van Boy terhadap kondisi lapangan tenis yang dinilai tidak memenuhi standar.
“Kondisi semen lapangan sangat kasar. Malah lebih baik sebelum direnovasi. Apakah ini sesuai standar Pelti?” ujarnya.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, Tengku Cairuniza, mengakui bahwa masih ada kekurangan pada garis lapangan tenis yang seharusnya menggunakan kapur putih, bukan semen.
Namun, sidak makin memanas ketika DPRD menanyakan detail Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Dinas Perkimtaru. Sayangnya, pihak dinas tidak membawa dokumen tersebut.
“Kami ingin tahu tahapan mana yang sudah dikerjakan, termasuk temuan BPK senilai Rp687 juta. Tapi datanya tidak dibawa,” kata Paul.
Paul juga menilai Dispora terlalu gegabah menerima aset yang belum siap.
“Jangan terima kalau belum tuntas. Banyak bangunan belum layak,” tambahnya.
Senada, anggota Komisi IV Lailatul Badri meminta agar kontraktor proyek segera dipanggil karena banyak fasilitas yang tidak sesuai.
“Dispora seharusnya tidak langsung menerima. Lakukan pengecekan dulu,” tegasnya.
Anggota lainnya, Datuk Iskandar Muda, meminta agar pihak pemborong dan OPD terkait segera dipanggil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan menegaskan bahwa biaya perbaikan harus ditanggung pemborong, bukan dari APBD.
