MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Penyidik Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut menggeledah sejumlah ruangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tebing Tinggi.
Penggeledahan dilakukan Kamis (16/4/2026) malam, untuk mencari barang bukti dan dokumen terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) proyek E Katalog yang dilakukan pada Rabu (15/4/2026) malam.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan dikonfirmasi soal penggeledahan kantor Diskominfo Tebing Tinggi mengatakan, untuk mencari bukti terkait OTT yang dilakukan sehari sebelumnya.
“Penyidik mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus OTT tersebut,” katanya.
Sementara informasi di Polda Sumut menyebutkan, penggeledahan dilakukan menindaklanjuti hasil penyidikan terhadap NE Ritonga sebagai Pejabat Pembuat Tekhnis Kerja (PPTK) pada proyek E Katalog Diskominfo Tebing Tinggi.
Selain kantor Dinas Kominfo Tebing Tinggi, disebut-sebut penyidik turut menggeledah kantor PT WDJ selaku rekanan atau pihak swasta yang disebut selaku pemberi suap. Seorang staf perusahaan itu berinisial HA, SE turut diamankan dalam OTT tersebut.
Dari dua lokasi penggeledahan penyidik membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan OTT tersebut.
Sebelumnya, penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut OTT terhadap sejumlah pejabat di Dinas Kominfo Tebing Tinggi.
Adapun yang diduga terlibat OTT itu Kadis Kominfo inisial GR yang akhirnya dibantah keterlibatannya. Kemudian Kabid DS yang keduanya pulang setelah memberi keterangan kepada penyidik.
Sementara NE Ritonga dan HA, SE hingga Kamis (16/4/2026) malam masih menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut.
Menurut informasi, penyidik menyita barang bukti puluhan juta rupiah dalam OTT tersebut.
Disebut-sebut NE Ritonga merupakan keponakan Walikota Kota Tebing Tinggi.
NE sebelum menduduki jabatan strategis di Pemko Tebing Tinggi pernah menjadi ajudan Gubernur Sumut.
Penyidik dikabarkan masih mendalami keterlibatan pihak lain termasuk atasan yang lebih tinggi di Pemko Tebing Tinggi, mengingat NE adalah keponakan Walikota. (*)
