JAKARTA (HARIANSTAR.COM) – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, tekanan pasar keuangan, dan kenaikan harga energi dunia.
Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan hasil asesmen KSSK menunjukkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia selama triwulan II 2026 tetap kuat berkat koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antarotoritas.
“Di tengah meningkatnya tekanan eksternal akibat eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi, volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal, perekonomian domestik masih menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi tetap solid dan sektor keuangan tetap terjaga,” ujar Purbaya dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8).
Menurutnya, risiko eksternal masih perlu terus diwaspadai karena ketidakpastian global berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus melakukan asesmen secara forward looking sekaligus memperkuat langkah mitigasi secara terkoordinasi.
Di sisi global, KSSK mencermati konflik di Timur Tengah yang berdampak pada gangguan pasokan energi, kenaikan harga minyak dunia, meningkatnya inflasi, hingga memicu penguatan dolar Amerika Serikat dan arus modal keluar dari negara berkembang. IMF bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 menjadi 3 persen.
Meski demikian, ekonomi Indonesia diprakirakan tetap tumbuh kuat sepanjang tahun ini. KSSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,6 hingga 6 persen pada 2026.
Purbaya menjelaskan, konsumsi rumah tangga masih terjaga berkat berbagai program perlindungan sosial dan stabilisasi harga yang dijalankan pemerintah. Sementara investasi tetap tumbuh didukung proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur.
“Konsumsi pemerintah juga diperkirakan meningkat seiring percepatan belanja program prioritas, pembayaran gaji ke-13 ASN, serta penyaluran bantuan sosial,” katanya.
KSSK juga mencatat ketahanan eksternal Indonesia masih cukup baik. Cadangan devisa pada akhir Juni 2026 mencapai USD145,6 miliar, setara pembiayaan 5,5 bulan impor, sementara nilai tukar rupiah kembali menguat ke level Rp17.994 per dolar AS pada akhir Juli setelah sempat mengalami tekanan akibat konflik Timur Tengah.
Dari sisi inflasi, KSSK menilai kondisi tetap terkendali. Inflasi Juli 2026 tercatat 2,88 persen secara tahunan, turun dibanding bulan sebelumnya sebesar 3,34 persen. Penurunan terutama didorong terkendalinya harga pangan, meskipun tekanan harga energi global masih memengaruhi kelompok administered prices.
Pemerintah juga memastikan APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga akhir triwulan II 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, sementara belanja negara terealisasi Rp1.656 triliun.
Belanja tersebut antara lain digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, subsidi energi, hingga pembayaran THR dan gaji ke-13.
Di sektor perbankan, intermediasi tetap menunjukkan kinerja positif. Kredit perbankan tumbuh 12,67 persen secara tahunan menjadi Rp9.080,9 triliun dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross tetap rendah di level 2,09 persen. Permodalan perbankan juga masih sangat kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 23,70 persen.
Selain itu, industri asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan hingga industri aset kripto juga dinilai tetap berada dalam kondisi yang sehat. Jumlah investor aset kripto bahkan telah mencapai 22,69 juta investor hingga Juni 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menegaskan seluruh anggota KSSK akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan penjaminan simpanan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
“KSSK berkomitmen terus meningkatkan sinergi dan memperkuat respons kebijakan yang terkoordinasi untuk memitigasi berbagai risiko terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Langkah ini sekaligus mendukung sektor riil, program Asta Cita, serta berbagai program prioritas pemerintah guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutupnya.
