Medan – Pasca banjir besar yang melanda Kota Medan pada 27 November 2025, DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera memperbaiki sistem mitigasi bencana, terutama terkait ketersediaan rambu petunjuk pengungsian dan fasilitas evakuasi.
Anggota DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, mengatakan Pemko Medan harus memasang rambu atau arah petunjuk menuju titik posko pengungsian di setiap kelurahan. Hal ini dianggap penting agar masyarakat dapat bergerak cepat ketika banjir kembali terjadi.
“Pemko Medan harus membuat rambu-rambu menuju posko pengungsian. Ini penting untuk memudahkan masyarakat mengetahui titik aman ketika air naik,” ujar Edwin kepada wartawan, Sabtu (6/12/2025).
Politisi PAN tersebut juga meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, segera melakukan pemetaan lokasi untuk menetapkan posko-posko pengungsian permanen di setiap kelurahan.
“Belajar dari banjir 27 November, harus ada posko yang ditetapkan resmi oleh Pemko. Dengan begitu, pendataan, distribusi bantuan, hingga dapur umum bisa lebih tertata dan tepat sasaran,” tegas anggota Komisi IV tersebut.
Edwin menilai ketika banjir terjadi, banyak warga terpaksa mengungsi di titik yang tidak terkoordinasi, sehingga menyulitkan distribusi bantuan dan pendirian dapur umum.
“Ini terjadi karena belum adanya tempat pengungsian resmi yang ditetapkan Pemko Medan,” ujarnya.
Selain itu, Edwin juga mendesak Pemko Medan menyediakan minimal dua unit perahu karet di setiap kecamatan rawan banjir. Menurutnya, ketersediaan perahu karet adalah kebutuhan mendesak untuk mempercepat proses evakuasi warga.
“Ke depan, BPBD harus menyediakan perahu karet minimal dua unit di setiap kecamatan, atau setidaknya satu unit di tiap kelurahan yang rawan banjir. Ini penting karena lambannya evakuasi menjadi keluhan utama warga,” tegasnya.
Edwin berharap langkah-langkah mitigasi bencana ini dapat segera direalisasikan, mengingat curah hujan tinggi dan potensi banjir di Kota Medan masih cukup tinggi. (Pnc-1)
