Medan – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status Bencana Nasional atas bencana banjir bandang, longsor, dan gempa yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Paul menilai, skala kerusakan dan jumlah korban yang terus bertambah telah melampaui kemampuan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana.
“Mengingat bencana yang sangat dahsyat dan menimbulkan kerugian serta korban jiwa cukup besar, Presiden RI perlu menetapkan Status Bencana Nasional,” ujar Paul, Sabtu (6/12/2025).
Menurut Paul, pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, saat ini tidak sanggup memberikan bantuan memadai kepada para korban. Minimnya dukungan membuat warga terdampak banjir mengalami trauma berkepanjangan.
“Seperti di Medan, warga korban banjir merasa trauma karena minimnya campur tangan Pemko Medan dalam menyalurkan bantuan. Jika status Bencana Nasional ditetapkan, maka bantuan dari pemerintah pusat akan lebih besar dan mampu memenuhi kebutuhan korban,” tegas Paul, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Medan.
Paul menyoroti bahwa bantuan dari Pemko Medan kepada warganya yang terdampak bencana dinilai sangat terbatas. Bahkan upaya pemulihan kerusakan fasilitas publik dan rumah warga juga belum terlihat.
“Kerugian masyarakat akibat banjir tidak segera ditangani. Karenanya, pemerintah pusat harus turun tangan dan mengakomodir seluruh kebutuhan warga,” tambahnya.
Ia menegaskan, kondisi bencana saat ini sudah jauh melampaui kapasitas pemerintah daerah maupun provinsi untuk melakukan penanganan menyeluruh. Kerusakan infrastruktur, hunian yang hancur, hingga akses jalan yang terputus menunjukkan perlunya intervensi penuh dari pemerintah pusat.
“Skala bencana ini sudah melampaui kemampuan daerah. Negara harus hadir secara total, dan itu hanya dapat dilakukan melalui penetapan Status Bencana Nasional,” pungkas Paul. (Pnc-)
