(Foto : GS)
MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Untuk menggunakan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang diberikan kepada kabupaten kota terutama mengatasi permasalahan stunting. Maka, diperlukan payung hukum atau peraturan.
Hal itu dikatakan Anggota DPRD Sumut dr Tuahman F Purba beberapa waktu lalu.
“Semua harus berperan dalam penanganan generasi bangsa, kades harus berperan, dari Puskesmas harus ada alat bantu,” katanya.
Maka, menurut Anggota DPRD Sumut dari partai Nasdem ini, untuk menggunakan anggaran harus ada payung hukum kepada aparat yang bekerja.
“Kami dari legislatif mengawasi, apalagi ada bantuan dari APBN yang cukup besar, ini start up. Masalah stunting itu membangun generasi bangsa, harus ada kebijakan, peraturan, yang mengawasi. Kami akan memonitor apa yang sudah dibuat,” ujarnya.
Peraturan itu, lanjutnya, apakah Perwal, Pergub, apakah sudah dilaksanakan. Kadang ada uang tidak digunakan karena takut menggunakannya, tidak ada payung hukumnya.
“Labura saya tanya, katanya sudah ada peraturan dan berhasil programnya,” ucapnya.
Sebelumnya Wagubsu Musa Rajekshah mengingatkan kepala daerah untuk memaksimalkan penyerapan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di tahun ini sekaligus mengarahkan APBD untuk pembangunan daerah sejalan dengan upaya penurunan stunting.
“Kita sampaikan ke Kabupaten/Kota jangan hanya untuk stunting yang dibantu oleh pusat saja yang dipergunakan, tapi APBD misalnya Dinas PUPR, diakan harus merencanakan dimana pembuatan sanitasi yang sehat sejalan dengan dimana daerah, desa atau kecamatan yang tingkat stuntingnya tinggi. Jadi ini harus terintegrasi semuanya tidak bisa stunting hanya berdiri sendiri tapi dinas-dinas lain juga harus bersama-sama,” kata Wagubsu yang biasa disapa Ijeck ini dalam Forum Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Rembuk Stunting Provinsi Sumut, Senin (29/5/2023) lalu di Medan.
Ijeck mengakui penyerapan BOKB belum maksimal di tahun lalu. “Penyerapan anggaran akan kita sampaikan ke kabupaten/kota tidak ada alasan tidak habis bila targetnya benar. Nanti kami coba menyurati dan diskusikan apa kendala selama ini di daerah, seperti apa nanti penggunaan anggarannya agar tidak ragu-ragu dalam optimal penyerapan dana BOKB. Anggota Dewan yang reses juga kita minta untuk bisa menyampaikan hal ini,” ucap Ijeck. (GS)
