SAMOSIR (HARIANSTAR.COM) – Bupati Samosir Vandiko T. Gultom bersama DPRD Samosir menyetujui dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna DPRD.
Kedua Ranperda tersebut yakni Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Samosir Tahun Anggaran 2023. Persetujuan ditandatangani Bupati dengan Ketua DPRD Sorta E. Siahaan, Wakil Ketua, Rabu (24/7/2024)
Ikut hadir Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekdakab, Pabung 0210 TU G. Sebayang, mewakili Kejari Samosir, para Asisten serta pimpinan OPD.
Paripurna berjalan cukup alot, dari 5 fraksi (Nasdem, PKB, Golkar, PDIP, Nurani Demokrat Indonesia Raya) dengan memberikan tanggapan akhir menyetujui Ranperda tentang perlindungan anak menjadi perda, sedangkan untuk Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui 4 fraksi dan 1 Fraksi menolak.
Setelah diadakan rapat-rapat konsultasi yang akhirnya Ranperda APBD Kabupaten Samosir 2023 diterima. Sehingga kedua Ranperda ditetapkan menjadi Perda.
Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPRD Samosir yang telah memberikan berbagai masukan serta saran sehingga kedua Ranperda dapat ditetapkan. “Berbagai pandangan juga masukan yang sangat penting, dan sudah menjadi komitmen kita untuk peningkatan tata kelola pemerintah yang baik juga bersih, akuntabel serta transparan,” ucapnya.
Ketua DPRD Sorta E. Siahaan berharap Pemkab Samosir semakin berbenah diri terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, semakin tertib juga terarah serta mampu mengimbangi kebutuhan masyarkat.
Ranperda perlindungan anak yang menjadi payung hukum diharapkan mampu menghindarkan anak dari kekerasan, ekploitasi, penelantaran yang dilakukan sistematis sehingga menghasilkan anak yang berkualitas dan berakhlak mulia sebagai penerus bangsa. (JBR)
