HARIANSTAR.COM, MEDAN – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan.
Selain evaluasi terhadap Kadishub, Fauzi meminta Wali Kota Medan serius menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat, khususnya terkait persoalan parkir dan banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang masih padam.
Fauzi menilai, hingga saat ini sistem parkir di Kota Medan masih semrawut. Ia menyebut masih ditemukan pengutipan tarif parkir di luar ketentuan, yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk mobil.
Ia mengatakan, meski Tim Cakrawala terus melakukan aksi di lapangan, persoalan parkir masih terus terjadi.
“Artinya penindakan selama ini cuma seremonial. Wali Kota harus peduli dengan kondisi ini, kasihan masyarakat yang terus jadi korban. Belum lagi ada yang kehilangan sepeda motor saat menggunakan parkir tepi jalan,” katanya, Rabu (5/8/2026).
Fauzi juga menyoroti respons Pemerintah Kota Medan terhadap berbagai persoalan di lingkungan Dinas Perhubungan, khususnya terkait keluhan masyarakat mengenai lampu jalan yang padam.
“Hampir di setiap Sosper dan Reses masyarakat mengeluhkan soal banyaknya lampu jalan yang padam. Mereka takut beraktivitas karena gelap, khawatir jadi korban kejahatan jalanan seperti begal. Bahkan untuk pergi Solat Subuh pun takut. Tapi sampai sekarang tindaklanjutnya tidak ada. Kita jadi bingung, keluhan mendasar seperti ini kenapa tidak teratasi. Saudara Wali Kota mendengar atau tidak peduli?. Atau memang Kadishub Kota Medan yang tidak bisa kerja,” ketusnya.
Menurut Fauzi, persoalan lampu jalan tersebut menjadi salah satu keluhan yang berulang disampaikan masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) maupun reses anggota DPRD Medan.
Selain persoalan parkir dan LPJU, Fauzi juga menyoroti adanya informasi mengenai sejumlah pekerjaan dan pengadaan di lingkungan Dishub Kota Medan yang menjadi perhatian publik.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan soal informasi yang berkembang di media sosial (medsos) tentang itu semua. Mulai dari info beberapa proyek strategis pemenangnya sudah dikondisikan hingga pengadaan yang rentan dikorupsi. Dan sampai sekarang Wali Kota atau Kadishub juga tidak ada memberi penjelasan,” ujarnya.
Fauzi menegaskan, situasi tersebut akan menjadi perhatian Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan pekerjaan dan pengadaan di Dishub berjalan sesuai aturan serta tidak terjadi monopoli proyek.
“Kita juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk mengaudit setiap pengerjaan yang ada di Dishub Kota Medan. Kita ingin semua berjalan transparan tanpa adanya ‘permainan’. Yang paling utama, semua harus berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Saudara Wali Kota juga jangan menerima bulat-bulat laporan Kadishub, lihat langsung ke lapangan realisasinya. Jadi jangan laporan Asal Bapak Senang (ABS),” pungkasnya.
