MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menyampaikan laporan pelaksanaan reses IV Masa Persidangan I tahun sidang 2025-2026 dalam ruangan rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (19/1/25).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, dihadiri para anggota DPRD Medan serta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Sekretaris Daerah serta para pimpinan organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.
Laporan pelaksanaan reses IV Masa Persidangan I tahun sidang 2025-2026 anggota DPRD Kota Medan tahun 2025 dimulai dari laporan Daerah Pemilihan (Dapil) I yang disampaikan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Dra. Lily, MBA,MH, Dapil II oleh Dr. Muslim, MSP. (Fraksi Demokrat), Dapil III yakni Edwin Sugesti Nasution, SE,.MM. (Fraksi Amanat Indonesia, Dapil IV disampaikan Hj.Sri Rezeki, A.Md. (Fraksi PKS) dan Dapil V oleh Jusup Ginting Suka, SE (Fraksi PDIP).
Dalam laporan reses yang disampaikan perwakilan dari masing-masing daerah pemilihan, terungkap bahwa permasalahan infrastruktur masih menjadi keluhan dominan masyarakat. Aspirasi tersebut meliputi perbaikan drainase, pengaspalan jalan rusak, hingga penerangan jalan umum yang dinilai minim dan berpotensi menimbulkan kerawanan tindak kriminal pada malam hari.
Selain infrastruktur, persoalan banjir juga menjadi keluhan utama, terutama di wilayah Medan Utara. DPRD Kota Medan mendorong agar OPD terkait segera melakukan langkah konkret, termasuk normalisasi sejumlah sungai di Kota Medan guna mengantisipasi luapan air ke permukiman warga saat intensitas hujan tinggi.
Untuk laporan pelaksanaan reses pada Dapil I meliputi Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia dan Medan Petisah, disampaikan Lily, MBA, skala prioritas dari aspirasi masyarakat yakni pemindahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang saat ini berada di dekat sekolah Sutomo 2 Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat. Selain dekat dengan sekolah juga TPS sangat dekat dengan pemukiman warga.
Dikatakannya, lokasi TPS dengan sekolah yang sangat dekat ini mengganggu proses belajar mengajar di Sekolah Sutomo2.
Lily juga menyampaikan sejumlah saran dan harapan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar dapat menentukan skala prioritas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Medan, untuk mewujudkan visi misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Medan.
“Dan kepada pihak-pihak terkait, kiranya usulan masyarakat ini dapat ditindaklanjuti dengan cepat,” pesannya.
Ia juga meminta Pemko Medan melalui Bappeda untuk mengakomodir saran dan pendapat maupun rumusan permasalahan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Medan yang diperoleh dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Melalui OPD terkait, agar segera melakukan percepatan pelayanan publik sesuai bidang yang menjadi urusannya, dengan tataran kebermanfaatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Laporan reses Dapil II meliputi Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan, disampaikan Muslim, bahwa masyarakat meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMMK) memperbaiki jalan, perbaikan drainase, hingga normalisasi sungai mencegah banjir di hampir seluruh kawasan Dapil II.
Kemudian untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKP-CKTR) melakukan program penanganan banjir, pembangunan pipa distribusi air bersih, pengajuan air bersih dan penataan drainase.
“Pemasangan lampu jalan juga sangat diminta warga karena sudah banyak yang mati dan belum terpasang,” katanya.
Dilanjutkan Muslim, masyarakat juga meminta Dinas Sosial melakukan pendataan ulang warga tidak mampu yang menerima bantuan sosial (Bansos) karena saat ini masih belum tepat sasaran dan masih banyak warga kurang mampu yang masih belum menerima bantuan khususnya di Medan Bagian Utara.
“Segerakan menjalankan program PKH adil dan makmur bagi warga kurang mampu Kota Medan yang tidak tercover dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Sosial. Serta diperlukan pendataan ulang peneruma bantuan penggali kubur,” ungkapnya.
Untuk Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, kata Muslim, diminta melakukan pengawasan terhadap rumah sakit swasta di Medan Bagian Utara yang sangat lambat dalam menangani pasien untuk pertolongan pertama dan kesulitan mendapatkan kamar inap.
Laporan reses Dapil III meliputi Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Deli, disampaikan
, bahwa persoalan nyata di tengah masyarakat yakni dampak ekonomi yang mendera dihampir seluruh sektor, dinamika kehidupan sosial, kebutuhan infrastruktur, penanganan banjir, penyalahan narkoba dan lainnya banyak dikeluhkan oleh masyarakat saat pelaksanan reses anggota DPRD Kota Medan.
“Penanganan banjir, pengaspalan, pembersihan drainase, memperbaiki benteng sungai yang longsor, penebangan pohon, mempercepat jembatan yang rusak dan kemacetan harus diperhatikan Pemko Medan untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.
Dari berbagai masukan yang dihimpun dari masyarakat ini, kata Edwin, Pemko Medan dapat mengakomodir seluruhnya dan menentukan skala prioritas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
Laporan reses Dapil IV meliputi Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai dan Medan Kota, disampaikan Sri Rezeki, juga berkaitan dengan perbaikan jalan, drainase, penanganan banjir dan pemenuhan penerangan lampu jalan.
“Kita juga sampaikan bahwa masyarakat meminta denda telat bayar PBB ditiadakan dan jangan ada kenaikan tarif PBB,” ungkapnya.
Pemko Medan juga diminta mengatasi permasalahan sampah, memindahkan TPA di Jalan Teladan dan memperbanyak bank-bank sampah. Selain itu, ia juga berharap penyaluran Bansos lebih tepat sasaran termasuk juga bantuan pelaku UMKM.
“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan juga harus memberi kemudahan pengurusan kependudukan khususnya bagi warga kurang mampu,” kata Sri Rezeki.
Untuk Satpol PP dab Polresta Medan, lanjutnya diminta menertibkan PKL di dekat stadion Teladan karena membuat macet dan kotor. Termasuk penertiban penjualan daging babi sepanjang Jalan Bahagia Medan Kota. Penertiban begal yang semakin marak, dan Polrestabes harus mampu memberantas peredaran narkoba yang dapat merusak generasi muda.
Laporan reses Dapil V meliputi Medan Johor, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal dan Medan Tuntungan disampaikan Jusuf Ginting, masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat yakni persoalan bantuan sosial yang belum merata penyebarannya, pelayanan publik yang masih belum prima dan program kerja OPD yang tidak tetap sasaran.
“Untuk itu Pemko Medan melalui Bappeda agar lebih dibangun sinergitas dan mengakomodir saran serta pendapatan maupun rumusan permasalahan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Medan yang diperoleh dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan. OPD terkait agar segera melakukan percepatan pelayanan publik sesuai bidang yang menjadi urusannya dengan tataran kebermanfaatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” pintanya.
Ditambahkannya, dalam menyerap aspirasi masyarakat meminta Walikota Medan merealisasikan janjinya saat kampanye yakni dengan menyiapkan 100 ribu lapangan pekerjaan dan menyediakan pelatihan berupa keterampilan kepada calon pekerja terutama yang baru tamat SMA/SMK.
Sementara Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa kerja sama dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam menyukseskan pembangunan dan menghadapi bencana, serta menjadikan kota Medan yang bertuah, inklusif, maju, dan berkelanjutan melalui semangat transformasi menuju Medan Satu Data.
“Untuk itu, saya berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif, kebersamaan serta partisipasi yang luas dari seluruh pemangku kepentingan kota harus terus kita jaga dan optimalkan”, kata Rico Waas.
Kemudian Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses anggota DPRD Medan. Hasil reses dinilai Rico Waas sebagai pedoman strategis yang menggambarkan kebutuhan riil masyarakat, baik dalam bentuk masukan kebijakan maupun program pembangunan.
“Untuk itu saya meminta seluruh perangkat daerah agar memberikan perhatian serius serta tindak lanjut yang konkret terhadap aspirasi yang disampaikan melalui reses tersebut”, kata Rico Waas.
Menurut Rico Waas, pelaksanaan Reses juga dipandang sebagai fungsi strategis DPRD Medan dalam menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat sekaligus menjaga sinergitas pembangunan antara legislatif dan eksekutif.
“Reses merupakan wujud tanggung jawab dan pengabdian anggota DPRD Medan dalam menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Medan.
Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas juga menyoroti musibah bencana yang menimpa sebagian warga Kota Medan beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, serta respons tanggap darurat terhadap bencana.
“Kami menegaskan perlunya rasa memiliki dan sinergi seluruh elemen masyarakat, sejalan dengan semangat “Medan untuk Semua dan Semua untuk Medan”, ujar Rico Waas
Diakhir sambutan Rico Waas menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kota Medan atas pelaksanaan Reses Dewan. Tentunya sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu memperkuat komitmen pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kota Medan. (Zul)
