Medan – Bencana banjir bandang, tanah longsor, dan gempa yang melanda tiga provinsi—Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada akhir November 2025 menyisakan duka mendalam. Ribuan rumah hancur, ribuan warga hilang maupun meninggal dunia, serta akses bantuan terputus di sejumlah wilayah terdampak.
Melihat skala kerusakan yang terus meluas, Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B, mendesak pemerintah pusat untuk menaikkan status penanganan bencana menjadi bencana nasional. Hal tersebut ia sampaikan saat diwawancarai pada Sabtu (6/12/25).
Wong menyatakan, bencana bertubi-tubi berupa hujan deras, banjir bandang, longsor hingga gempa telah menelan banyak korban jiwa dan meratakan permukiman warga.
“Ribuan jiwa melayang, banyak warga kehilangan rumah, harta benda, dan kini bertahan di pengungsian tanpa makanan dan minuman yang layak. Hingga saat ini akses jalan rusak, jembatan terputus, dan banyak korban belum tersentuh bantuan,” ujar Wong yang juga menjabat Ketua Permabudhi Sumatera Utara.
Ia menegaskan bahwa proses evakuasi di lapangan berjalan lambat karena medan sulit ditembus. Ribuan warga kini terpaksa bertahan di tenda seadanya, dengan sebagian besar mulai mengalami kelaparan.
“Korban selamat harus diprioritaskan. Pemerintah setempat wajib memastikan kebutuhan makanan dan minuman terpenuhi segera. Banyak warga kini bertahan tanpa kepastian,” tegasnya.
Berdasarkan data resmi BNPB yang disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari, pencarian korban tidak dibatasi waktu karena laporan warga hilang masih sangat banyak.
“Ini bukan lagi bencana biasa. Skala kerusakan dan korban sangat besar. Pemerintah pusat harus turun penuh, segera menetapkan bencana nasional agar penanganan lebih maksimal,” tegasnya. (Pnc-)
