Medan. Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra mengaku sangat menyayangkan pihak Kecamatan Medan Deli dan Kelurahan Titi Papan yang dituding melakukan dugaan pelanggaran mekanisme perekrutan Kepala Lingkungan (Kepling) diwilayahnya. Akibatnya beberapa lingkungan tidak kondusif karena terjadi perpecahan dukungan masyarakat.
Hal itu disampaikan Hadi Suhendra kepada wartawan, Senin (21/4/2025) sore menyikapi delegasi warga ke Komisi I DPRD Medan terkait protes terhadap tindakan Camat yang meloloskan calon Kepling kendati diduga melanggar PerwalNo 21 Tahun 2021 tentang persyaratan dukungan terhadap Calon Kepling.
“Kita minta Camat dan Lurah harus mempedomani Perda dan Perwal dalam perekrutan Kepling. Jangan karena ulah keberpihakan kepada salah satu Calon akhirnya menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat, ” kata politisi Golkar itu.
Kordinator Komisi I DPRD Medan membidangi pemerintahan ini, mengingatkan seluruh Camat dan Lurah jangan lagi melakukan keberpihakan terjadap Calon Kepling.
“ASN Pemko Medan harus hindari segala praktek kecurangan. Aparatur Pemko Medan kiranya dapat memberikan cerminan yang baik di menciptakan suasana kondusif di masyarakat,” harap Hadi.
Hadi Suhendra pun berharap kepada Komisi I DPRD Medan supaya segera menyikapi keluhan masyarakat limgkungan 13 dan 14 Kelurahan Titi Papan dan difasilitasi dengan baik.
Seperti diketahui pada Senin pagi
menerima delegasi masyarakat lingkungan 13 dan 14 Kelurahan Titi Papan di ruang komisi 1 gedung DPRD Medan, Senin (21/4/2025).
Pada kesempatan itu, mewakili warga dari lingkungan 13, Sariman menyampaikan keberatan dengan perekrutan Kepling. Karena pihak Kelurahan dan Kecamatan tidak transparan soal syarat dukungan.
“Kami berharap adanya transparansi syarat dukungan Lingkungan 13. Mohon keberatan kami difasilitasi dan SK Kepling supaya ditinjau ulang,” pinta Sariman.
Sama halnya dengan aspirasi yang disampaikan Polen mewakili lingkungan 14 menyampaikan agar pengangkatan Kepling ditunda dulu. Sebab, ada indikasi syarat dukungan dari warga 30 persen sesuai Perwal tidak transparan. “Kami minta agar ditinjau ulang terkait syarat dukungan. Karena diduga tidak sesuai mekanisme yang ada di Perwal,” ujar Polen.
Menyikapi keluhan yang disampaikan warga dari lingkungan 13 dan 14 menyampaikan untuk dilakukan RDP dengan menghadirkan Camat Medan Deli dan Lurah Titi Papan. “Kami akan terus pantau agar jangan sampai melanggar mekanisme yang berlaku,” ucap Reza.
Deza Pahlevi Lubis mengaku akan terus mengawasi pengangkatan Kepling 13 dan 14 di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli. Perekrutan Kepling diminta transparan dan sesuai Perwal No 21 Tahun 2021.
Sementara itu, Muslim Harahap mengatakan agar SK Kepling ditunda dan pihaknya akan mengawasi verifikasi ulang selanjutnya.
(mdc/zan)
