MEDAN (HARIANSTAR.COM)- Gejolak geopolitik global yang memicu fluktuasi harga minyak dunia mendorong Indonesia mengambil langkah strategis: mempercepat implementasi biodiesel B50, perpaduan 50 persen minyak kelapa sawit dan 50 persen minyak fosil.
Untuk periode Mei 2026, pemerintah telah menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel di angka Rp14.917 per liter.
Kebijakan ini bertumpu pada kekuatan Indonesia sebagai produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar dunia, dengan produksi mencapai 46,7 juta metrik ton per tahun (USDA, 2026). Ketersediaan bahan baku yang melimpah ini menjadi fondasi kuat akselerasi hilirisasi biodiesel, sekaligus peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi dan meningkatkan struktur perekonomian domestik secara bersamaan.
Merespons dinamika kebijakan tersebut, pakar serta dosen Program Studi Ekonomi Universitas Pertamina (UPER), Eka Puspitawati, Ph.D., merilis sebuah penelitian komprehensif terkait dampak makroekonomi dari hilirisasi industri biodiesel. Penelitian bertajuk “Economic Effect of Biodiesel Downstream Industry: An Analysis Based on a Dynamic CGE Model” ini diterbitkan secara resmi dalam International Journal of Energy Economics and Policy.
Menggunakan model matematis Dynamic Computable General Equilibrium (CGE), penelitian ini mensimulasikan skenario peningkatan investasi hilirisasi biodiesel sebesar 9,66 persen per tahun, angka yang mencerminkan pertumbuhan kapasitas terpasang aktif industri biodiesel nasional dari 13,3 juta kiloliter (KL) pada 2020 menjadi 20,64 juta KL pada 2024 (APROBI). Hasilnya, hilirisasi biodiesel diproyeksikan mampu mendorong tambahan kontribusi terhadap PDB riil nasional dari 0,67 persen di awal implementasi hingga 1,45 persen pada 2030, seiring peningkatan konsumsi rumah tangga dari 0,7 persen menjadi 1,04 persen dalam periode yang sama.
“Kehadiran energi biodiesel meningkatkan efisiensi di berbagai sektor sehingga stabilitas ekonomi makro dan harga barang tetap terjaga. Saat daya beli masyarakat kuat, roda perekonomian industri hilir pun berputar semakin pesat,” jelas Dr. Eka.
Dampak hilirisasi biodiesel tidak berhenti di level konsumen. Riset memetakan efek berantai (multiplier effect) hingga ke sektor hulu, mendorong pertanian kelapa sawit meningkatkan produksinya sekaligus mematahkan kekhawatiran kelangkaan pangan. Data kementerian mencatat total produksi CPO Indonesia mencapai 51,54 juta ton pada 2022. Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 1528 Tahun 2022, kebutuhan minyak goreng kemasan sederhana atau Minyakita untuk konsumsi masyarakat sekitar 3,24 million ton per tahun.
“Ketahanan pangan dan ketahanan energi bisa berjalan beriringan. Kondisi surplus ini menunjukkan bahwa pasokan produksi CPO kita masih cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rakyat sekaligus menopang ambisi energi nasional, asalkan diiringi dengan peningkatan produktivitas hulu dan hilir CPO,” tegas Dr. Eka.
Untuk skenario jangka panjang menuju B100, riset ini menawarkan solusi antisipatif melalui pemanfaatan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO) sebagai substitusi bahan baku, dengan catatan keran ekspor UCO tidak dibuka lebar. Langkah ini dinilai strategis karena sekaligus mampu menekan biaya produksi, memberikan manfaat ekologis bagi lingkungan, dan mencegah bahaya kesehatan akibat daur ulang minyak bekas di masyarakat.
Pjs. Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. techn. Djoko Triyono, M.Si., menegaskan bahwa riset ini menjadi cerminan nyata penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara holistik, sekaligus wujud konkret kontribusi UPER terhadap pencapaian SDGs, khususnya Poin ke-7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau serta Poin ke-8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
“Sebagai institusi yang melekat erat dengan industri energi, UPER memastikan setiap inovasi riset selalu memberikan nilai tambah bagi pendidikan dan kehidupan nyata. Penelitian ini dikembangkan lebih lanjut di Program Studi Ekonomi, pada peminatan Energy Economics and Sustainability. Riset tersebut menjadi wujud dari ilmu pengetahuan sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan transisi energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi bangsa,” pungkas Prof. Djoko. (*)
