MEDAN (HARIANSTAR.COM) – DPRD Medan mendorong percepatan penggodokan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya Perda PBG diyakini akan mampu menimalisir kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD Medan, Edwin Sugesti Nasution menjawab pertanyaan wartawan, Senin (3/8/2026), menyikapi banyaknya bangunan yang berdiri di Kota Medan tanpa memiliki izin PBG.
“Perda PBG itu sangat penting, guna adanya penyederhanaan urusan izin bangunan. Masyarakat butuh pelayanan cepat dan murah,” tandas Edwin.
Edwin berharap Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan bisa mengakomodir hal tersebut.
Ditambahkan Edwin yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan itu, pelayanan prima untuk urusan PBG itu belum dirasakan masyarakat.
“Warga yang mengurus izin bangunan justru banyak menerima tantangan dengan rumitnya birokrasi,” papar Edwin.
Dikatakan Edwin, Komisi IV DPRD Medan selalu menerima keluhan terkait rumit dan mahalnya pengurusan bangunan.
“Aplikasi Sistem Perizinan Medan untuk Semua (SIPEMUDA) yang merupakan sistem layanan digital oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan belum menunjukkan kemudahan,” terang Edwin.
Selain itu, Edwin menyoroti terkait masih lemahnya pengawasan bangunan tanpa izin PBG dari Dinas PKPCKTR, pihak kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan (keplingl.
“Kordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan kurang maksimal,” sebut Edwin.
Untuk itu, Edwin memberikan saran kiranya Dinas PKPCKTR membuat atau memasang stiker di setiap bangunan yang belum memiliki PBG.
“Hendaknya ada tindakan awal berupa pembuatan stiker atau pemberitahuan kepada khalayak ramai bahwa bangunan dimaksud tidak memiliki izin,” saran Edwin.
Tentunya sambung Edwin, ada kewenangan untuk memperkuat pengawasan membuat stiker di bangunan yang menyalah.
“Bagi bangunan yang tidak memiliki izin PBG. Selanjutnya pihak PKPCKTR melakukan pengawasan dengan menerbitkan SP 1, 2 dan 3. Melalui pengawasan yang maksimal dipastikan dapat menekan kebocoran PAD,” urainya. (Ari)
