GUNUNGSITOLI (HARIANSTAR.COM)- Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Thomsen Nias di Jl. dr. Ciptomangunkusumo, Kota Gunungsitoli menjadi rumah sakit regional untuk melayani masyarakat Kepulauan Nias.
Hal itu dikatakan Bobby Nasution saat mengunjungi RSUD dr. M. Thomsen Nias, Kota Gunungsitoli, Rabu (5/8/2026), dalam rangka berkantor di Kepulauan Nias.
“Rumah sakit dr Thomsen, kami akan putuskan biar diselesaikan bahwa rumah sakit ini sebenarnya rumah sakit regional, seluruh kepulauan Nias rujukannya bisa ke sini,” jelas Bobby Nasution didampingi Kadis Kesehatan Provinsi Sumut, M Faisal Hasrimy.
Gubernur menambahkan, persoalan rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) saat ini terkait masalah administrasi, yang mana asetnya merupakan milik Kabupaten Nias yang seharusnya sudah diserahkan kepada Kota Gunungsitoli.
“Jadi itu persoalannya, masalah administrasi saja karena pemekaran, jadi bingung siapa yang membangun antara bupatinya atau Wali Kota-nya,” kata Bobby Nasution.
Pun begitu, lanjutnya, Pemprov Sumut akan melihat kebutuhan rumah sakit tersebut baik secara medis maupun fisik bangunan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. “Masalah alat medis atau bangunan yang rusak ini mau kita coba selesaikan,” ujarnya.
Disinggung akan ada pembangunan rumah sakit yang baru, Bobby menyebutkan, sejumlah rumah sakit telah berdiri seperti di Nias Selatan, Nias Utara dan Nias Barat. Sedangkan di Kota Gunungsitoli yang saat ini terdapat RSUD dr Thomsen akan menjadi regional.
” Makanya saya sampaikan bahwa yang kita perbaiki alat-alat medisnya. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang hampir lengkap dokternya, bukan sudah lengkap. Tadi ada dokter syaraf alat kesehatanya tidak ada dan CT scan nya sudah rusak selama 2 tahun, ini akan coba kita perbaiki,” katanya.
Bobby Nasution juga menegaskan akan melakukan rapat internal dengan Kabupaten/kota se-Kepulauan Nias bersama Pemprov Sumut untuk memutuskan kebutuhan rumah sakit yang ada selain persoalan administrasi, alat medis dan tenaga dokter. (*)
