MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, kembali mengingatkan masyarakat untuk tertib Administrasi dan Kependudukan (Adminduk).
Pasalnya, semua urusan terkait program, kebijakan hingga bantuan yang diberikan Pemerintah, khususnya Pemko Medan tidak terlepas dari data Adminduk.
“Mau mendaftar di instansi Pemerintah, TNI-Polri hingga urusan Perbankan, pasti memerlukan Adminduk. Oleh karena itu ini, saya selalu mengingatkan Bapak/Ibu sekalian untuk tertib Adminduk,” ucap Fauzi dalam Sosialiasi Produk Hukum Daerah Kota Medan Nomor: 3 Tahun 2021 yang digelar di Jalan Saudara, Kecamatan Medan Kota dan Jalan Rahmadsyah, Kecamatan Medan Area, Minggu (29/6/2025).
Fauzi mengatakan, saat ini proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa dilakukan secara online dan datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP).
“Silahkan daftar online untuk mengambil nomor antrean, sehingga saat datang ke MPP bisa tinggal menunggu proses. Alhamdulillah, saat ini stok blangko ada,” katanya.
Pria yang duduk di Komisi I DPRD Kota Medan ini juga menegaskan bahwa semua pengurusan yang ada tidak dipungut biaya alias gratis.
“Jika ada dikenakan biaya (pungli) laporkan ke saya atau ke tim, nanti biar kita teruskan ke pihak berwajib untuk diproses. Karena semua pengurusan yang ada memang digratiskan oleh Pemko Medan. Jadi Bapak Ibu yang ada mengalami kendala sampaikan kepada saya melalui kegiatan ini. InsyaAllah, pasti saya bantu,” tuturnya.
Mendengar pernyataan itu, salah seorang warga, Vika pun mempertanyakan mengapa blangko untuk KTP pemula selalu kosong.
“Tadi disebut blangko ada, kenapa blangko untuk KTP pemula kosong pak? Mohon bantuannya,” ucapnya.
Warga lainnya, Adit mengeluhkan pembatas jalan yang ada di Jalan SM Raja dan membuat masyarakat sangat jauh memutar.
“Mohon dibantu pak agar pembatas jalannya dibuka, jauh sekali kami mutar kalau mau masuk ke Jalan Saudara ini,” keluhnya.
Mendengar hal itu, Fauzi menyebut bahwa blangko memang dibatasi setiap harinya. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa cepat datang saat pengurusan sehingga bisa kebagian
“Untuk pembatas jalan, nanti akan saya kordinasikan dengan OPD terkait dan Kepolisian. Pastinya ada kajian-kajian apakah memang layak dibuka atau tidak,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan itu perwakilan Disdukcapil, Sekcam Medan Kota, Lurah Sudirejo 2, tokoh agama dan tokoh masyarakat. (RED)
