MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Kesehatan menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sumut melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal Lubis, yang menyebutkan bahwa program UHC menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sejak awal kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Menurutnya, pada Oktober 2025, Provinsi Sumut telah berhasil mendeklarasikan diri memenuhi syarat cakupan dan keaktifan kepesertaan UHC. Adapun persyaratannya adalah cakupan kepesertaan minimal 98,6 persen dan tingkat keaktifan minimal 80 persen.
“Alhamdulillah, dua indikator tersebut dapat kita penuhi bahkan dua tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Atas capaian tersebut, pada Januari 2026, Sumut menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan sebagai salah satu provinsi dengan komitmen kuat dalam menyukseskan program UHC. Penghargaan ini menjadi catatan sejarah karena baru pertama kali Sumut memperoleh pengakuan tersebut.
Memasuki tahun 2026, Dinas Kesehatan Sumut menetapkan dua fokus utama. Pertama, memastikan keberlanjutan program UHC agar capaian yang diraih pada Oktober 2025 tetap terjaga dan berjalan optimal.
“Deklarasi UHC ini pada dasarnya untuk menjamin akses. Kita ingin seluruh masyarakat Sumut dapat mengakses layanan kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS,” jelas Hamid.
Fokus kedua adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan. Berdasarkan evaluasi selama 2025, terdapat sejumlah kendala yang masih dihadapi masyarakat saat mengakses layanan.
Salah satu persoalan utama adalah administrasi kependudukan. Meskipun layanan kesehatan dapat diakses dengan menunjukkan KTP, di lapangan masih ditemukan kendala, terutama bagi balita atau warga yang belum memiliki KTP.
Beberapa kasus menunjukkan pasangan suami istri masih terpisah dalam Kartu Keluarga (KK), sehingga anak tidak tercantum secara jelas dalam administrasi kependudukan dan mengalami hambatan saat mengakses layanan kesehatan.
Karena itu, Dinkes Sumut mengimbau masyarakat segera melengkapi dan memperbarui dokumen kependudukan, baik KTP maupun KK, agar tidak mengalami kendala dalam mengakses berbagai program pemerintah, termasuk layanan kesehatan. Selain persoalan administrasi, keterbatasan fasilitas rumah sakit juga menjadi perhatian.
Di sejumlah rumah sakit di Kota Medan, tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) tercatat di atas 80 persen, bahkan pada waktu tertentu mencapai 100 persen. Idealnya, tingkat keterisian maksimal berada di angka 80 persen agar pelayanan tetap optimal.
Dalam program UHC, peserta berhak atas layanan ruang perawatan kelas 3. Namun sesuai ketentuan, apabila kelas 3 penuh, rumah sakit wajib memberikan layanan naik kelas ke kelas 2 atau kelas 1 hingga tersedia kembali ruang kelas 3.
Dalam praktiknya, di beberapa rumah sakit bahkan ruang kelas 1 hingga VIP juga penuh, sehingga pasien terpaksa menunggu di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan Sumut mendorong rumah sakit menambah kapasitas tempat tidur sesuai regulasi BPJS.
Jika belum memungkinkan, rumah sakit diminta menyiapkan ruang transit agar pasien tidak terlalu lama berada di IGD sambil menunggu kamar kosong atau dirujuk ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas setara.
Dengan dua fokus tersebut, Pemprov Sumut optimistis keberlanjutan UHC tetap terjaga dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat di tahun 2026. (*)
