MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara I menyerahkan dua tersangka berinisial HS dan AZA kepada Kejaksaan Negeri setelah berkas perkara dugaan tindak pidana perpajakan dinyatakan lengkap atau P21. Kedua tersangka diduga terlibat dalam penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif untuk mengurangi setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV MSS pada periode 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2020.
Penyerahan kedua tersangka dilakukan bersama barang bukti berupa dokumen perpajakan, catatan transaksi, serta berbagai bukti pendukung lainnya yang diperoleh selama proses penyidikan. Penyidik menetapkan bahwa perbuatan keduanya melanggar ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
HS diduga melanggar Pasal 39A huruf a UU KUP karena mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya melalui CV MSS. Sementara itu, AZA dijerat Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) UU KUP atas perannya dalam menerbitkan faktur pajak fiktif yang kemudian digunakan CV MSS untuk pengkreditan pajak masukan secara tidak sah.
Penanganan kasus ini menjadi bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk memberantas praktik penyimpangan pajak, khususnya terkait penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Praktik tersebut kerap digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak secara melawan hukum dan merugikan negara.
Direktorat Jenderal Pajak juga mengimbau para pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan perpajakan, melaksanakan kewajiban pajak dengan benar, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, perkara ini selanjutnya akan ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memasuki tahap penuntutan hingga proses persidangan di pengadilan.
