MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Polda Sumut menyatakan, akan serius menangani laporan kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha biliar yang dilakukan anggota DPRD Medan, SP.
“Laporan itu pasti ditindaklanjuti,” tegas Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto melalui Kabid Humas, Kombes Pol Ferry Walintukan, Jumat (16/5/2025).
Namun, kata Ferry, untuk menangani kasus dugaan pemerasan dengan terlapor SP banyak proses yang dilakukan penyidik, mulai dari pemeriksaan saksi hingga izin kepada pihak terkait.
“Terlapornya kan anggota dewan, itukan harus meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Itu semua berproses,” kata Ferry.
Sebelumnya, terkait dugaan pemerasan pengusaha biliar yang dilakukan SP, massa Aliansi Kemarahan Rakyat Kota Medan menggelar aksi di Mapolda Sumut, Kamis (15/5/2025).
Massa mendesak Polda Sumut untuk secepatnya menangkap anggota DPRD Kota Medan itu.
“Kami minta Bapak Kapolda Sumut segera menangkap dan mengadili SP karena diduga melakukan pemerasan. Bukti-bukti dugaan pemerasan itu sudah kongkret,” ucap Pablo Saragih saat menyampaikan aspirasinya, Kamis (15/5/2025).
Massa menilai, perbuatan SP telah menyalahgunakan fungsi dan kewenangannya bukan untuk kepentingan rakyat, daerah, melainkan memperkaya diri sendiri.
“Laporan dugaan pemerasan ini sudah bergulir di Mapolda Sumut, sehingga kami meminta agar aparat kepolisian segera menuntaskan laporan tersebut karena sangat meresahkan dan segera menetapkan SP sebagai tersangka,” pintanya.
“Kami juga mendesak Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Medan menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian kepada SP,” harap Pablo.
Anggota DPRD Medan berinisial SP dilaporkan ke Polda Sumut karena diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha rumah billiar di Kota Medan.
Informasi menyebutkan, awalnya anggota DPRD itu bertemu dengan pengusaha rumah billiar berinisial A alias TP, S dan ET di salah satu kafe membahas perizinan lokasi usaha.
Dalam pertemuan itu, anggota DPRD Medan diduga meminta uang setoran kepada para pengusaha rumah billiar setiap bulannya dengan alasan agar tidak dilakukan sidak terkait izin usaha rumah billiar tersebut.
Karena itu, para pengusaha melaporkan anggota DPRD Medan ke Mapolda Sumut dan bukti laporan sudah diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut.
Menanggapi itu Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani, saat dikonfirmasi membenarkan tiga pengusaha rumah billiar yang melaporkan anggota DPRD Medan atas perkara dugaan pemerasan.
“Laporannya sudah diterima. Untuk perkaranya ini ditangani Unit 2 Buncil Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut. Nantinya penyidik akan memanggil pelapor untuk dimintai keterangannya,” ujarnya. (Red)
