MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Perlawanan mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Deli Serdang dr Ade Budi Krista (52) terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang akhirnya kandas.
Sebab, gugatan Praperadilan (Prapid) yang diajukannya terkait sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Biaya Kegiatan Jasa Konsultan Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinkes Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 akhirnya ditolak.
“Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon,” kata hakim tunggal Iman di Ruang Sidang V, Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam, Rabu (21/6/2023) kemarin.
Dalam amar putusannya, hakim menilai penetapan mantan Kadinkes Deli Serdang itu sebagai tersangka oleh Kejari Deli Serdang telah sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, penetapan dr. Ade Budi Krista sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait Biaya Kegiatan Jasa Konsultan Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 dinyatakan sah.
Menanggapi itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deli Serdang Dr Jabal Nur dalam keterangannya di grup WhatsApp, Kamis (22/6/2023) mengatakan, putusan hakim tersebut telah menguatkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Deli Serdang.
“Dalam kasus ini, Tim Penyidik Pidsus Kejari Deli Serdang telah melaksanakan proses penegakan hukum sesuai prosedur dan sesuai aturan,” katanya.
Menurutnya, langkah Kejari Deli Serdang menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka sudah sah secara formil karena telah memiliki paling sedikit 2 alat bukti yang sah.
“Dalam sidang praperadilan itu juga ditunjukkan tiga alat bukti dalam penetapan dr. Ade Budi Krista sebagai tersangka, yakni saksi, ahli, dan surat,” tegasnya.
Dikatakan Jabal Nur, tersangka dr. Ade Budi Krista bersama tersangka lainnya diduga telah melakukan korupsi Biaya Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Konsultansi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp.725.478.290.
“Para tersangka dinilai melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,” ujarnya sembari mengatakan para tersangka juga telah ditahan di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. (red)
