MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan, pengelolaan keuangan daerah Kota Medan tahun 2023 untuk pendapatan daerah diperoleh realisasi sebesar Rp5,08 triliun dengan capaian 79,52% dari target tahun 2023 sebesar Rp7,29 triliun.
“Adapun itu terdiri dari PAD, realisasi sebesar Rp 2,44 triliun dengan capaian 65,10% dari target sebesar Rp 3,75 triliun. Kemudian, pendapatan transfer sebesar Rp3,26 triliun dengan capaian 94,82% dari target sebesar Rp3,43 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah realisasi sebesar Rp98,84 miliar dengan capaian 93,37% dari target sebesar Rp105,85 miliar,” jelas Bobby dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ T.A 2023 di Gedung DPRD Medan, Selasa (5/3/2024).
Selanjutnya, Bobby juga menyebutkan, jika tingkat kemiskinan di Medan tahun 2023 sebesar 8 persen atau turun 0,07% dibandingkan tahun 2022. Sedangkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 8,67% atau turun 0,22%.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari komponen Indeks Harapan Hidup, Indeks Pengetahuan dan Indeks Pengeluaran menunjukkan kecenderungan perkembangan yang semakin baik. Capaian IPM Medan tahun 2023 sebesar 82,61 poin naik 0,85 poin dari tahun 2022,” katanya.
Rapat itu dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Ketua DPRD Hasyim SE, para wakil ketua dan anggota dewan, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan serta camat se-Kota Medan.
Menantu Presiden RI Joko Widodo ini selanjutnya menyampaikan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Medan tahun 2023 sebesar 5,04%. Hal Ini, katanya, menunjukkan perkembangan yang baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 4,71%.
“Gambaran tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di Medan tahun 2023 yang bisa dilihat dari besaran indikator Indeks Gini (Gini Rasio) menunjukkan perbaikan. Di tahun 2023, jelasnya, Indeks Gini mencapai 0,373%, turun 0,26% dibandingkan Tahun 2022,” terangnya.
Menurutnya, dalam melakukan penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan unsur pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar.
“Pemko Medan terus berupaya menangani kemiskinan antara lain melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang capaiannya 98,28%, Jaminan Kesehatan Medan Berkah sebanyak 33.122 jiwa. Selain itu Pemko Medan juga melaksanakan Program Bapak Asuh Anak Stunting. Bahkan, angka stunting Medan tahun 2023 sebanyak 251 balita turun sebanyak 299 balita dari tahun 2022,” ujarnya. (Red)
