MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat langkah pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan pasokan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Upaya tersebut dilakukan melalui strategi 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Strategi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi selama periode libur akhir tahun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza Ma’ruf Moesa, mengatakan pengendalian inflasi menjadi perhatian bersama, terutama karena permintaan sejumlah komoditas pangan cenderung meningkat menjelang Nataru.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Bincang Bareng Media, Senin (16/11/2026). Menurut Ameriza, tekanan inflasi pada periode Nataru berpotensi meningkat akibat kenaikan permintaan masyarakat, risiko bencana, serta curah hujan tinggi yang dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan.
Meski demikian, BI optimistis inflasi Sumut tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Berdasarkan data BI, inflasi Sumut pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,27 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 3,19 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, inflasi tahun kalender (year to date/ytd) mencapai 1,94 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,40 persen.
Ameriza mengatakan, penguatan strategi 4K dilakukan melalui sejumlah langkah konkret. Dari sisi ketersediaan pasokan, BI bersama TPID mendorong pemenuhan kebutuhan pangan domestik dengan mengutamakan penyaluran hasil hortikultura dalam provinsi.
Selain itu, kemitraan dengan kelompok tani, badan usaha milik daerah (BUMD), offtaker, serta pedagang terus diperluas untuk menjaga pasokan dan menjamin penyerapan hasil produksi. Penyaluran beras SPHP, MinyaKita, dan gula dari Bulog juga ditingkatkan melalui pasar murah.
Dari sisi distribusi, BI mendorong kerja sama antardaerah atau Kerja Sama Antar Daerah (KAD), terutama untuk menghubungkan daerah surplus dan defisit pangan. Kelancaran jalur distribusi juga menjadi perhatian, termasuk menjaga konektivitas ke Kepulauan Nias dan kawasan pantai barat Sumatera Utara yang rentan terdampak longsor.
BI turut memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang pasar agar akses distribusi MinyaKita melalui Bulog dan jalur resmi semakin luas.
Sementara itu, komunikasi efektif dilakukan melalui pemantauan harga dan pasokan secara berkala, termasuk melalui Early Warning System (EWS), serta koordinasi TPID provinsi dan kabupaten/kota untuk mengantisipasi gejolak harga. (RED)
















