LANGKAT (HARIANSTAR.COM) – Bupati Langkat Syah Afandin menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional peningkatan gizi masyarakat.
Hal itu ditunjukkan dengan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Langkat diwakiki Sekretaris Daerah Amril dalam pembahasan draf nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah se-Sumatera Utara pada rapat koordinasi yang digelar secara virtual, Senin (16/6/2025).
Kegiatan ini dipusatkan di ruang LCC Kantor Bupati Langkat dan dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Efendy Pohan.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal menjelang penandatanganan nota kesepahaman yang bertujuan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu strategi nasional untuk meningkatkan status gizi anak-anak dan menekan angka stunting di daerah.
Dalam arahannya, Efendy Pohan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyukseskan program strategis ini. Ia juga mengingatkan agar usulan titik lokasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dari masing-masing daerah dipersiapkan dengan matang dan realistis.
Menanggapi hal tersebut, Amril menyampaikan Pemkab Langkat telah siap mendukung penuh implementasi program tersebut. Ia menyebutkan, Kabupaten Langkat telah mengusulkan enam titik rencana lokasi SPPG yang tersebar di beberapa wilayah, yakni:
1. Jl. Umar Bakri, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat
2. Jl. Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Stabat
3. Jl. Tengku Umar, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat
4. Jl. Putra Azis, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat
5. Jl. Binjai–Bahorok, Kelurahan Pekan Kuala, Kecamatan Kuala
6. Terminal Tanjung Beringin, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai
“Kami menyambut baik inisiatif ini. Pemkab Langkat siap menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna memastikan program ini berjalan optimal dan tepat sasaran di wilayah kami,” ujar Amril.
Ia juga menambahkan, Pemkab Langkat segera menindaklanjuti hasil rapat ini dengan langkah-langkah teknis di lapangan, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah dan kesiapan infrastruktur pendukung di titik-titik yang telah diusulkan.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam menyusun dasar kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program MBG, yang diharapkan segera terlaksana usai penandatanganan MoU dalam waktu dekat. (Lkt)
