MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kembali menggelar debat publik ketiga yang menjadi penutup pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 pada Rabu malam, 13 November 2024. Bertempat di Tiara Convention Center, Jalan Imam Bonjol, Medan.
Kedua pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, dan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala hadir bersama para pendukungnya masing-masing.
Tema debat terakhir ini mengusung “Sinergitas Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”
Pada segmen ke empat ada momen menarik, sebab saat Edy Rahmayadi bertanya kepada Bobby Nasution terkait optimamalisasi anggaran bagaimana menyesuaikan pendapatan daerah Sumut dalam APBD yang mencapai Rp 13,5 triliun dan harus dibagikan kepada 33 kabupaten/kota.
Bobby menyampaikan benar jika pemerintah berjenjang dari pusat sampai daerah. Menurut Bobby, tahun 2025 nanti daerah akan mendapat porsi lebih besar karena sudah diatur Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tentang opsi pajak. Dengan demikian, kebutuhan uang kabupaten/kota bisa lebih terdistribusi dengan baik sesuai yang dihasilkan oleh setiap daerah.
”Kami berterima kasih dengan UU ini. Karena selama ini pembagian ini adanya provinsi. Provinsi punya wewenang bagi uang ke kabupaten/kota, yang mohon maaf, kadang-kadang sering dijadikan alat politik. Nanti di daerah, misalnya, kemarin 2018 ada daerah yang Bapak belum sempat menang di kabupaten/kota itu, uangnya sedikit ditransfer ke sana,” ujar Bobby.
Edy menanggapi bahwa mantan wali kota, bupati, dan dirinya sebagai gubernur mengetahui soal pembagian yang mengatur provinsi sesuai kapasitasnya.
“Bukan persoalan politik itu, program itu, katanya, dari bawah (bottom up), bukan top down,” jawab Edy.
Ia menjelaskan terkait kota Medan dibagi lebih kecil.
“Tidak, karena program itu menentukan dana yang harus dibagikan ke daerah. Harus itu dipahami. Jangan salah, untuk itu banyak-banyak belajar daripada kita berbicara. Jangan disangkutpautkan dengan politik,” kata Edy.
Bobby Nasution menjawab bahwa ia dan Surya masih wali kota dan bupati, hanya saja masih cuti dalam rangka pilkada ini.
Bobby menyampaikan pada saat pertemuan pernah di absen, dan diberitahu daerah mana Edy kalah.
Selanjutnya saat sesi pemerataan pembangunan yang berkeadilan Bobby yang memberikan pertanyaan, ia menanyakan pemerataan pembangunan dilihat dari potensi daerah.
“Sebanyak 33 daerah di Sumut pasti punya potensi masing-masing. Pertanian, kelautan, pariwisata. Sementara pemerintah pusat mencanangkan bahan bakar B35 menjadi B100 cocok dikembangkan?” tanya Bobby.
Giliran Edy menjawab apa kaitan pembangunan B100 dengan pemerataan pembangunan. Dia juga mengingatkan lawannya untuk memanjangkan singkatan.
“Yang saya tanya B100 tadi itu apa?”.
Edy tampak bingung diduga tidak memahami isu Bio diesel 35 jadi Bio diesel 100. Biodiesel 35 atau B35 adalah campuran bahan bakar nabati berbasis CPO atau sawit, yaitu Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Kadarnya adalah 35 persen, dan 65 persen lainnya merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
Potensi masing-masing wilayah kabupaten kota disitu ada peternakan, waktu habis. Belum sempat Edy menjawab penuh waktu sudah habis.
“Mohon ijin pak kami bukannya mau menjebak, namun seingat kami, Bapak pernah mencanangkan program ini di Sumut. Tentang bagaimana menghasilkan hilirisasi dari kelapa sawit, bagaimana mendukung program pusat dari B35 jadi B100 semua dari nabati. Karena kita penghasil sawit dan kita harus manfaatkan hilirisasi tersebut, yang harus mulai dari Sumut. Kita tidak hanya jual tandan buah segar, minyak sawit mentah, tapi banyak turunan dari sawit. Ada industri baru, buka usaha industri turunan dari kelapa sawit harus dimulai dari Sumut. Daerahnya pasti akan naik, SDM-nya akan belajar bagaimana hilirisasi kelapa sawit bukan hanya menanam, tapi membuat produk turunannya,” katanya.
Edy menjawab tentang sawit banyak dikelola oleh pusat.
“Hilirisasi masih direncanakan, dan belum terlaksana. Kita masih mengoptimalkan dimana daerah peternakan, perikanan setiap saat saya sampaikan kepada bupati dan wali kota./ Khusus sawitSaya masih kurang untuk itu karena masih banyak ditangani oleh pusat, mudah-mudahan 5 tahun mendatang bisa lebih optimal,” ucap Edy. (Red)
