MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Wakil direktur LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang membenarkan bahwa LCL telah mendatangi pihaknya, Rabu (11/9/24) untuk meminta pendampingan terhadap TAS.
“Sudah datang dan kami layani serta ditindak lanjuti dengan Surat Kuasa Pendampingannya di Polrestabes Medan dan ke beberapa instansi pemerintahan terkait lainnya. Namun ada beberapa administrasi yang masih harus diupayakan dilengkapi,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (12/9/24).
Dijelaskan Ali, dari dokumen yang diperlihatkan LCL, Polrestabes menerapkan UU perlindungan anak terhadap ketiga tersangka yang telah dilakukan penahanan.
“Seharusnya penyidik menggandeng UU No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terhadap ketiga tersangka. Yang pada UU TPKS ini Kepolisian diwajibkan untuk menangani perkara dengan cepat dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan tindakan pemulihan dari dampak yang ada. Seperti trauma atau guncangan kejiwaannya akibat dari kekerasan seksual yang dialami,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Ali dampak turunan lainnya dari peristiwa ini yakni terancam putus sekolah dan hidup sebatang kara. Pasalnya, dikatakan Ali bahwa ibu kandung TAS diduga melakukan penelantaran terhadapnya sejak TAS duduk di bangku sekolah dasar (SD).
“Untuk itu LBH Medan mendesak penyidik Polrestabes Medan untuk menerapkan UU TPKS terhadap ketiga tersangka guna rasa keadilan bagi korban dan respon cepat akses layanan terhadap korban dari instansi pemerintah terkait lainnya,” katanya. (Red)
