LANGKAT (HARIANSTAR.COM) – Setelah menjalani proses yang panjang, akhirnya Polda Sumut menyampaikan perkembangan kasus dugaan kecurangan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 Kabupaten Langkat, Rabu (28/3/2024)
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, sudah ada dua orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka.
“Kasus PPPK Kabupaten Langkat, Polisi tetapkan dua orang tersangka saat ini,” sebut Hadi.
Namun ia belum menjelaskan siapa yang ditetapkan menjadi tersangka itu.
Dia mengatakan para pelaku terjerat tindak pidana korupsi.
Disisi lain, Ramly Ketua LSM Relawan Anti Korupsi (REAKSI) Sumut kepada wartawan, Rabu (28/3/2024) pagi mengapresiasi
kinerja penyidik kriminal khusus (Krimsus) Polda Sumatera Utara atas penanganan atau pengungkapan kasus indikasi korupsi terkait dugaan kecurangan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 Kabupaten Langkat.
“Namun demikian kami menilai dalam penetapan tersangka tersebut seakan ada sekenerio dalam penetapan tersangkanya, seperti identitas oknum yang di tersangka kan saja pihak Polda belum menyebutkan inisialnya, Ada apa ini ???, Seakan mereka seperti melakukan vek ombak artinya melihat reaksi masyarakat atau reaksi pihak pelapor apakah kondusif atau tidak,” kata Ramly.
Selain itu sebelum ditetapkannya status tersangka, di Langkat telah beredar isu dugaan bahwa kasus ini telah di redam oleh pihak -pihak terkait bahkan isu lain juga mengatakan adanya dugaan upaya penyuapan terhadap kasus ini agar tidak di lanjutkan. Namun dikarenakan pihak pelapor terus mendesak dengan berbagai cara yang akhirnya kasus ini terus berjalan hingga saat ini.
“Kita percaya kinerja penyidik krimsus Poldasu yang menangani perkara ini bersikap profesional dan kita juga akan mendesak agar pihak yang di tersangka kan ini adalah ‘Aktor Intelektualnya’ bukan hanya orang bawahan yang dijadikan tumbal,” tukasnya.
Sebab, lanjutnya, dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 Kabupaten Langkat. Ada dugaan keterkaitan atau peran Plt. Bupati Langkat saat itu, Sekdakab Langkat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat, dan Kadis Pendidikan.
Nah mereka inilah yang berperan, maka kita tunggu apakah diantara mereka ada yang menjadi tersangka atau hanya oknum kepala sekolah yang menjadi perantara yang dijadikan tersangka ? atau mereka – mereka hanyalah tumbal.
“Andaikan ini terjadi, maka diprediksikan gelombang Massa akan bergerak melakukan aksi unjuk rasa berlanjut kedepannya,” ucap Ramly.
“Diketahui bahwa sebelum penetapan tersangka, LBH Medan, KontraS serta guru menyampaikan aspirasinya untuk minta penegakan hukum dan keadilan di Polda Sumut terkait dengan adanya kecurangan PPPK di Kabupaten Langkat dan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK 2023,” kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra selaku pendamping hukum para guru, Rabu (24/3) serta mendesak pihak penyidik menetapkan status tersangka terhadap pelaku. (02)
