Medan – Rentetan bencana banjir bandang, longsor, hingga gempa yang meluluhlantakkan Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sejak akhir November lalu kembali memunculkan sorotan tajam terhadap lambannya penanganan pemerintah pusat. Kerusakan besar yang memakan ribuan korban jiwa dan menghancurkan pemukiman warga dinilai tak bisa lagi dipandang sebagai bencana lokal biasa.
Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, DR. Lily MBA, SH., MH, mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan melibatkan seluruh unsur negara. Desakan itu ia sampaikan kepada wartawan, Sabtu (6/12), usai pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan di Kota Medan.
“Dampak kerusakan di tiga provinsi ini sudah sangat masif. Ribuan rumah hancur, infrastruktur terputus total, ratusan ternak mati, serta aktivitas pertanian lumpuh. Korban meninggal dan korban hilang setiap hari terus bertambah. Kondisi ini jelas membutuhkan penanganan luar biasa,” tegasnya.
DR. Lily yang juga anggota Komisi II DPRD Medan mengungkapkan, hingga kini masih banyak warga yang bertahan di pengungsian dalam kondisi memprihatinkan. Akses terputus menyebabkan bantuan sulit masuk, sementara sebagian masyarakat harus menahan lapar karena logistik belum merata.
“Relawan dan pemerintah sudah bekerja keras, tetapi keterbatasan akses membuat eksekusi di lapangan berjalan sangat lambat. Di beberapa titik, masyarakat bertahan hidup dengan apa adanya. Ini sudah darurat nasional,” ujarnya.
DR. Lily menyampaikan duka mendalam dan berharap seluruh korban yang belum ditemukan segera dapat dievakuasi.
“Kita minta pemerintah pusat benar-benar melihat kondisi ini dengan hati dan logika yang jernih. Jangan menunggu lebih banyak korban jatuh. Status bencana nasional harus segera ditetapkan,” tutupnya.(Pnc-1)
