 |
| FKMK Sumut menyerahkan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi di BKPSDM Kota Tebingtinggi ke Polda Sumut, kemarin. |
|
|
MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Forum Komunikasi Masyarakat Kota (FKMK) Provinsi Sumatera Utara menilai Polda Sumut tidak serius dan mengabaikan pengaduan masyarakat yang disampaikan FKMK Sumut ke Polda Sumut.
Sebelumnya, 3 Februari lalu FKMK Sumut menggelar aksi damai di Mapolda Sumut, dilanjutkan menyerahkan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tebingtinggi
Mereka meyampaikan harapan agar Polda Sumut mengungkap praktik KKN yang telah dilaporkan.
Humas FKMK Sumut Hanafi Hasibuan kepada wartawan, Senin (15/5/2023) mengatakan, sejak aksi damai dan menyerahkan laporan itu, belum ada tindak lanjut dari Polda Sumut, sehingga terkesan mengabaikan pengaduan yang disampaikan.
“Kami menilai ada kesan Polda Sumut acuh dan tidak serius merespon aduan masyarakat yang telah kami sampaikan melalui aksi unjuk rasa damai yang kami laksanakan Februari lalu,” ujar Hanafi.
Menurutnya, jika Polda Sumut serius pasti sudah ada perkembangan terkait pengaduan masyarakat yang mereka sampaikan, minimal Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut sudah membentuk tim investigasi untuk mengungkap dugaan praktik KKN di BKPSDM Kota Tebingtinggi yang terindikasi sistematis, terstruktur dan masif.
Bahkan kata dia, tidak menutup kemungkinan praktik pungli kerap terjadi seperti yang viral di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, berawal dari adanya pungli di BKPSDM, dan hal seperti tersebut juga telah menjadi isu-isu yang kerap terdengar di masyarakat.
“Maka Poldasu perlu membentuk tim mengungkap dan membuktikan dugaan liar yang berkembang di tengah masyarakat kota Tebingtinggi,” jelas Hanafi berharap Poldasu menindaklanjuti laporan tersebut.
Ia juga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya kembali menggelar aksi damai menyuarakan tuntutan terkait dugaan praktik KKN di BKPSDM Kota Tebingtinggi. “Percaturan posisi dan jabatan ASN di Pemko Tebing Tinggi menjelang tahun politik diduga menjadi proyek besar terjadi pungutan liar oleh oknum di lingkungan BKPSDM, maka perlu adanya tim khusus dari Polda untuk mengungkap dugaan tersebut,” sebutnya.(komf/zul)
