Bertempat di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jalan Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat, pertemuan ini merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga yang akan diperiksa. Untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.
“Sebagai bagian integral dalam kerangka akuntabilitas tata kelola keuangan negara, pemeriksaan atas laporan keuangan adalah pemeriksaan mandatory, yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh BPK RI,” terang Ketua BPK RI Isma Yatun.
Amanat tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian atau lembaga ini, beber Ketua BPK, guna memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Terdapat empat hal yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan ini, pertama kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan standar akuntansi pemerintahan.
Kemudian yang kedua, kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan.
“Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terkait dengan pelaporan keuangan, dan yang keempat efektivitas sistem pengendalian intern,” sebut Isma.
Lebih lanjut disampaikan, laporan keuangan yang relevan andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami informasi oleh para penggunanya adalah suatu keniscayaan. Pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang berkualitas,dan komprehensif, termasuk evaluasi atas capaian kinerja pemerintah, tentunya sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan.
“Kami yakin bahwa seluruh menteri dan pimpinan lembaga memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran yang dikelolanya,” tegas Ketua BPK.
Entry meeting ini dihadiri para menteri dan pimpinan lembaga yang merupakan entitas pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III (AKN III) BPK. Dalam kegiatan ini turut diserahkan Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 kepada entitas yang mewakili. (red)
