JAKARTA (HARIANSTAR.COM) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat mengenai pentingnya memiliki dana pensiun dalam menghadapi masa purnabakti.
Pencanangan digelar di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu, dan dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), ADPLK, dan ADPI.
Pencanangan juga dilaksanakan secara bersamaan di Bandung dan Semarang. Kegiatan tersebut diinisiasi OJK dengan dukungan BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).
Friderica mengatakan, peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun perlu diarahkan untuk membangun ketahanan finansial masyarakat pada masa pensiun.
“Tapi ini tentunya PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya. Apalagi sekarang banyak masyarakat kita lebih memilih enggak jadi pegawai, banyak pekerja mandiri dan lain-lain ini jadi PR kita bersama untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan dana pensiun ini semakin besar juga,” kata Friderica.
Ia menekankan, peningkatan kesejahteraan masyarakat saat pensiun membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan serta kesadaran masyarakat mempersiapkan dana pensiun sejak dini.
“Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Dalam hal ini OJK, kemudian dari industrinya, dari Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN-RB dan semuanya. Jadi ini harus kita kerjakan bersama, tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat semua,” kata Friderica.
Sementara itu, Ogi Prastomiyono mengatakan penguatan dana pensiun membutuhkan peningkatan replacement ratio atau rasio penggantian pendapatan saat pensiun melalui kerja sama antarpemangku kepentingan.
“Peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK. Perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi yang prudent harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Ogi.
Menurut Ogi, persiapan pensiun semakin penting karena masyarakat tetap menghadapi biaya hidup, terutama kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari. Hal itu semakin relevan seiring Indonesia memasuki fase ageing population sejak 2021.
Dukungan Pemerintah
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan dukungan terhadap Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial dan mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan demografi.
“Sekarang kita ada bonus demografi dan tidak berapa lama lagi kita akan menuju kepada aging population. Semakin banyak orang yang berada di usia bukan lagi usia kerja, sesudah pasca usia kerja. Dan tentu kita menginginkan bahwa mereka bisa tetap berkarya. Mereka tidak tergantung dari para pekerja yang produktif,” kata Yassierli.
Yassierli menyebut Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja, dengan sekitar 60 persen bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah dalam memperluas kepesertaan program perlindungan sosial.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan persiapan masa purnabakti harus dilakukan sejak seseorang mulai bekerja.
“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” kata Rini.
Ia juga mengajak masyarakat menjadikan semangat muda berkarya sebagai bagian dari persiapan masa depan.
“Mari kita jadikan semangat muda berkarya bukan hanya sebagai tema kegiatan, tetapi sebagai pengingat kita, bahwa kita akan terus berkarya terus, sambil kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” tegas Rini.
104 Kegiatan Literasi dan Inklusi
Dalam pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026, penyelenggara program pensiun akan menggelar lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah. Kegiatan meliputi edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, serta perluasan kepesertaan yang menyasar pekerja formal dan informal, ASN, TNI-Polri, pelaku UMKM, perempuan, dan generasi muda.
OJK mencatat tingkat literasi keuangan nasional sekitar 69 persen dan inklusi keuangan sekitar 93 persen. Namun, khusus dana pensiun, tingkat literasinya masih sekitar 22 persen.
Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mengajak masyarakat memahami manfaat program pensiun, menghitung kebutuhan pendapatan hari tua, menyisihkan penghasilan sejak dini, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai kebutuhan.
OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen membangun ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
