MEDAN (HARIANSTAR.COM)- Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi harus dibangun melalui sistem yang tertib, transparan, efektif, mudah diawasi, serta tidak membebani masyarakat dan dunia usaha.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menghadiri Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 yang juga dihadiri oleh Dirjen Bina Keuda Kemendagri yang diwakili oleh Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Bapak Teguh Narutomo di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Rembug fiskal tersebut menjadi ruang bagi pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I untuk bertukar gagasan, pengalaman, serta inovasi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang tentang Adaptasi dan Replikasi Sistem Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Melalui Mekanisme Pemisahan Pembayaran oleh Pemerintah Kota Medan bersama pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I.
Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M. Agha Novrian, bersama 12 Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota anggota APEKSI Komwil I. Prosesi penandatanganan tersebut turut disaksikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama para wali kota anggota APEKSI Komwil I yang hadir pada Rembug Fiskal tersebut.
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong replikasi dan pengembangan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah. Melalui duplikasi QRESTO, pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I diharapkan dapat mengadopsi dan mengembangkan inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan PAD.
“Saya berkesempatan hadir di Seminar Rembug Fiskal dalam rangka Peningkatan PAD, sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Duplikasi Aplikasi QRESTO,” kata Rico Waas.
Orang nomor satu di Pemko Medan ini menjelaskan, agenda tersebut merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Komwil I APEKSI yang digelar di Kota Banda Aceh pada April 2026. Salah satu langkah yang didorong ialah pemanfaatan teknologi melalui QRESTO untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, QRESTO merupakan bentuk inovasi digital yang dapat direplikasi oleh pemerintah kota lainnya untuk memperkuat sistem pengelolaan pajak daerah.
“QRESTO merupakan bentuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah agar lebih efektif, data lebih tertata, dan pengawasan semakin baik,” jelasnya.
Rico Waas berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi dapat dilanjutkan dengan pengembangan dan penerapan inovasi secara nyata di masing-masing pemerintah kota. Pertukaran inovasi antardaerah dinilai penting untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola pendapatan daerah.
Ia menegaskan, peningkatan PAD harus berjalan beriringan dengan transparansi dan efektivitas pengelolaan. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu memastikan setiap kebijakan pendapatan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Semoga melalui rembug fiskal dan kerja sama ini, kita dapat terus saling berbagi, memperkuat kemandirian fiskal, serta menghadirkan pengelolaan pemerintahan yang semakin efektif dan transparan,” harapnya. (*)
