 |
|
Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Prof Saidurrahman, yang tepat 1 bulan sudah menyandang status DPO. (Istimewa) |
MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Tepat 1 bulan menyandang status Daftar Pencarian Orang (DPO), mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Prof Saidurrahman masih diburu oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.
Hal itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan Mochammad Ali Rizza ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9/2023) sore.
Ia menyebutkan, bahwa Saidurrahman masih dalam perburuan atau buron usai ditetapkan sebagai DPO pada 3 Agustus 2023 lalu.
“Yang bersangkutan belum tertangkap ataupun menyerahkan diri,” sebut Mochammad Ali Rizza.
Untuk itu, pihaknya mengimbau agar Saidurrahman segera menyerahkan diri, karena tidak ada tempat yang aman bagi DPO.
“Kami imbau yang bersangkutan segera menyerahkan diri,” tegasnya.
Diketahui, Saidurrahman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program wajib ma’had bagi mahasiswa UINSU angkatan 2020 pada Juli 2023 lalu.
Mantan Rektor UINSU itu resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan tim Pidsus Kejari Medan pada 30 Maret 2023 lalu.
Ia pun dinyatakan ikut bermain dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp956 juta tersebut.
Sebelum ditetapkan sebagai DPO, Kejari Medan telah memanggil Saidurrahman sebanyak 3 kali, panggilan terakhir pada 3 Agustus 2023 lalu.
Dari ketiga panggilan tersebut, tak satu pun panggilan dihadiri Saidurrahman. Panggilan tersebut guna memintai keterangan Saidurrahman sebagai saksi maupun untuk dilakukan penahanan saat ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, tak hanya Saidurrahman yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan ada 2 orang lainnya.
Yaitu, eks Kepala Pusat Pengembangan dan Bisnis (Pusbangnis) UINSU, Sangkot Azhar Rambe dan Evy Novianti Siregar selaku Staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusbangnis UINSU.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(red)
