HALMAHERA BARAT (HARIANSTAR.COM) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sepakat untuk mengungsikan masyarakat yang masih berada di wilayah atau zona bahaya Gunung Ibu.
Hal itu dikatakan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D, Sabtu (18/1/2025).
Hal itu disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar di Pos Komando Penanganan Darurat Erupsi Gunung Ibu di Kantor Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara pada Jumat (17/1). Rapat ini dihadiri oleh perwakilan BNPB yaitu Deputi Bidang Sistem Strategi Raditya Jati, Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat Andria Yuferryzal, kemudian BPBD Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Barat, Sekda Halmahera Barat, Dandim 1501/Ternate, Kapolres Halmahera Barat, Forkopimda Halmahera Barat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat di wilayah zona bahaya Gunung Ibu
James Uang selaku Bupati Halmahera Barat menegaskan akan berusaha memindahkan warga pada enam desa tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala desa serta tokoh masyarakat setempat agar untuk sementara waktu berkenan untuk pindah ke pengungsian.
“Berdasarkan rekomendasi PVMBG pada level 4 ini ada 6 desa yang dalam radius 5 sampai 6 km harus dievakuasi, warga mengosongkan desa mereka untuk dibawa ke tempat pengungsian, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi,” kata James.
Adapun enam desa yang dimaksud adalah desa yang berada di Kecamatan Tabaru yaitu, Desa Sangaji Nyeku, Desa Sosangaji, Desa Tuguis, Desa Togoreba Sungi, Desa Borona, dan Desa Todoke. Dari enam desa tersebut, warga Desa Sangaji Nyeku sudah terevakuasi semua oleh Tim Gabungan menuju beberapa titik pengungsian.
Untuk mendukung itu, Bupati telah mengeluarkan imbauan tentang Pengendalian dan Pengamanan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Wilayah Kecamatan Tabaru ditujukan kepada Camat Tabaru dan Kepala Desa Se-Kecamatan Tabaru.
Isi imbauan antara lain, agar masyarakat tidak beraktifitas di dalam zona rekomendasi bahaya Gunung Ibu, bijak dalam memberikan izin keramaian kepada warga masyarakat, dan ketika terjadi letusan agar masyarakat menghindari lokasi rawan bencana dan berlindung di tempat aman.
Rapat koordinasi ini sekaligus mengaktifkan Pos Komando dengan Dandim 1501/Ternate Kolonel Arm Adietya Yuni Nurtono sebagai Komandan Posko. Pada kesempatan ini Adietya menyampaikan fokus utama operasi dalam beberapa hari ke depan ialah meneruskan evakuasi di lima desa tersisa.
“Dari kemarin sudah mengerahkan 260 personil TNI, Polri, Satpol PP dan tenaga kesehatan di lokasi untuk menyiapkan kegiatan evakuasi masyarakat, kurang lebih satu desa dievakuasi. Harapannya dalam dua hari ini dapat menyelesaikan semua proses evakuasi,” ungkap Adietya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan peran BNPB dalam hal ini adalah memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan memenuhi kekurangan yang ada.
“Kami mendampingi dan memastikan kesenjangan yang terjadi di lapangan dapat selesai,” kata Raditya.
Dirinya menambahkan, penanggulangan bencana adalah tugas bersama, perlu adanya kolaborasi semua pihak.
“Tugas bersama hari ini sampai besok adalah melakukan evakuasi dan meyakinkan masyarakat berada di zona yang aman. Pentingnya kawasan terancam tersebut betul-betul tidak ada aktivitas untuk sementara selama dalam status awas,” imbuhnya.
“Kami dari pemerintah pusat tentunya selalu koordinasi terus, khususnya kementerian dan lembaga lain yang akan mendukung. Namun kami melihat kesiapan dari pemerintah daerah saat ini sudah bagus. Perlu kita lihat perkembangan ke depan dan kita evaluasi setiap hari,” imbuh Raditya
Harapannya tentu agar penanganan berjalan dengan maksimal dan tidak ada korban jiwa jika nantinya ada erupsi kembali.
“Dan kita pastikan semua berjalan dengan optimal demi keselamatan masyarakat dan demi tanggung jawab kita bersama dalam melayani masyarakat,” pungkasnya. (Rel/YS)
