MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Dalam penemuan kasus Tuberculosis (TBC) diperlukan percepatan-percepatan. Percepatan ini harus dilakukan secara masif seperti anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI).
Sebagai langkah percepatan ini, pemerintah Indonesia bersama USAID meluncurkan program unggulan kesehatan selam 5 tahun yakni Bersama Menuju Eliminasi dan Bebas dari TB (USAID Bebas TB) di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (1/11/2023).
Komitmen ini juga bertujuan agar Indonesia bebas dari TBC di 2030 dan ditargetkan untuk di Provinsi Sumut bisa bebas TBC di 2028.
“Bila kita lihat situasi saat ini upaya luar biasa telah dilalukan. Baik melakukan skrining diagnosis dan tata laksana. Penanganan untuk TBC sudah paripurna dilakukan melalui surveilans dan edukasi ke masyarakat baik pada penderita ataupun keluarga mereka,” kata Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp. PD., KEMD Ph.D.
Untuk itu, menurutnya, memang tidak bisa bergerak sendiri dalam menekan kasus ini. Semua lembaga dan organisasi profesi harus ikut serta dalam mencapai eliminasi TBC ini.
“Penyakit ini silent killer yang tampaknya di awal tidak jelas. Bahkan kasus kematian juga lebih tinggi daripada kasus Covid-19. Sebab setiap 5 menit sekali ada 1 kasus kematian dikarenakan TBC. Maka kita harus lakukan promotif,” jelas Dante.
Bahkan kasus TBC di Indonesia terbesar kedua setelah India. Sehingga yang diperlukan untuk menekan kasus ini sangat diperlukan edukasi.
Sementara itu, menurut Direktur USAID, Jeff Cohen saat ini Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) membantu Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut.
Perlu upaya kolaboratif untuk mempercepat deteksi, pengobatan, dan pencegahan kasus TBC. Oleh karena itu, USAID mencari strategi yang inovatif dan komprehensif guna memajukan penanggulangan TBC.
“Maka, dengan kejasama ini akan meningkatkan pelayanan TB baik di pelayanan kesehatan dan kader kesehatan. USAID Bebas TB juga akan memberikan bantuan teknis Program TBC Nasional Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan TBC dengan memperkenalkan dan menguji coba pendekatan dan rejimen pengobatan baru, sekaligus menerapkan praktik terbaik internasional di Indonesia,” katanya.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MAR menyampaikan, Indonesia lagi siapkan vaksin TBC. Hal ini sebagai upaya percepatan eliminasi TBC di 2030. Ada tiga kandidat yang sudah sudah kita uji klinik tahap dua, diantaranya dari Jerman dan China. Sehingga dalam satu atau dua tahun ke depan vaksinasi TBC kita harapkan bisa berjalan di negara kita dan negara lain,” kata dr. Maxi.
Ditambahkannya, untuk situasi dalam tahun ini Kemenkes RI menargetkan hampir sejuta kasus baru TBC yang harus dicari atau minimal 800 ribu. Hingga saat ini kondisi sampai triwulan tiga masih 535 ribu lebih. Selanjutnya penemuan kasus baru tersebut akan diobati sampai tuntas.
“Target kita harusnya 90 persen ditemukan dan diobati. Sebab tiap tahun ada 144 ribu angka kematian di Indonesia. Maka dari itu kita akan lawan TBC ini seperti kita berhasil tanggulangi Covid-19. Setiap kasus minimal 10 orang harus kita tracing, kita cari kontak eratnya dan yang positif diberikan terapi pencegahan. Dari satu TBC aktif kita cari 10 orang, kemudian treatment pengobatan TBC. Kita sudah punya pengalaman dan punya ruang isolasi Covid-19. Jadi kita rawat di rumah sakit sampai tuntas dan ini butuh dukungan dari masyarakat lintas sektor,” terangnya.
Sementara itu, untuk di Sumatera Utara (Sumut) sendiri, disebutkan Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan, MKes guna memperjuat komitmet seluruh pihak, Pemerintah Provinsi Sumut sudah menerbitkan SK Gubernur No.188.44/667/KPTS/2023 Tentang Tim Pecepatan Penanggulangan TBC per 18 Agustus 2023, dan sudah disosialisasikan kepada seluruh anggota tim percepatan pada tanggap 23-24 Oktober 2023.
“Tim percepatan penanggulangan TBC ini juga harus segera diterbitkan oleh Bupati/Walikota sehingga dapat menjadikan acuan atau regulasi tim penanggulangan TBC di Kabupaten/Kota masing-masing dengan melibatkan berbagai pihak,” jelasnya.
Selain itu, dalam meningkatkan penemuan kasus TBC di Sumut juga melakukan perjanjian kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan skrining. “Skrining ini juga akan dilakukan di Universitas, Perguruan Tinggi, Sekolah, Pesantren, Lapas/Rutan bahkan di perusahaan,” pungkasnya. (GS)
