HARIANSTAR.COM,Medan – Permasalahan infrastruktur, banjir, pelayanan publik, hingga bantuan sosial masih menjadi aspirasi utama masyarakat Kota Medan. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 sampai 5, yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (19/1/2026).
Rapat paripurna dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Rajudin Sagala, S.Pd.I. Sidang turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, anggota DPRD Kota Medan, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta camat se-Kota Medan.
Dalam laporan reses yang dibacakan perwakilan masing-masing dapil, mayoritas masyarakat masih mengeluhkan kondisi infrastruktur, mulai dari drainase yang tidak berfungsi optimal, jalan rusak, hingga minimnya penerangan jalan umum yang dinilai rawan memicu tindak kriminal.
Selain itu, persoalan banjir masih menjadi keluhan serius, khususnya di wilayah Medan Utara. DPRD Kota Medan pun mendorong OPD terkait agar segera melakukan langkah konkret, termasuk normalisasi sungai-sungai di Kota Medan untuk meminimalisir luapan air ke permukiman warga.
Perwakilan Dapil I, Dr. Dra. Lily, dalam laporannya menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat hasil reses di lapangan. Ia menyebut warga meminta perbaikan drainase di Jalan Gaperta Ujung serta perbaikan Jalan Dwi Kora yang kondisinya rusak.
“Warga Cinta Damai Helvetia juga meminta pengerukan drainase karena kawasan tersebut selalu banjir saat hujan,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Lily, masyarakat juga mengeluhkan lumpur sisa banjir yang belum dibersihkan, serta banyaknya lampu jalan yang mati total.
“Masyarakat meminta agar lampu jalan segera diperbaiki karena lokasi tersebut rawan kriminal. Selain itu, warga juga mengusulkan penyediaan bak sampah dan pendataan ulang penerima PKH serta bantuan lansia agar tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, warga juga berharap kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan serta pelayanan BPJS Kesehatan yang lebih tegas dan tidak mempersulit masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Dapil II, Dr. Drs. H. Muslim, M.S.P., menekankan pentingnya normalisasi Sungai Deli dan Sungai Badera sebagai solusi utama penanggulangan banjir di Kota Medan.
“Normalisasi terakhir dilakukan tahun 2000. Kalau tidak ada normalisasi, mustahil banjir bisa ditangani secara maksimal,” ujarnya.
Ia juga meminta agar alokasi 35 persen APBD untuk wilayah Medan Utara segera direalisasikan mengingat kawasan tersebut menjadi wilayah paling rentan terdampak banjir.
Dari Dapil III, Edwin Sugesti Nasution menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan jalan rusak, bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta fasilitas pendukung sekolah.
“Masyarakat juga mengeluhkan harga sembako dan meminta bantuan modal usaha agar ekonomi keluarga bisa meningkat,” ungkapnya.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa hasil reses DPRD merupakan gambaran nyata kebutuhan masyarakat yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh perangkat daerah.
“Saya meminta seluruh OPD memberikan perhatian serius dan tindak lanjut konkret terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses ini,” ujarnya.
Rico Waas juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan Kota Medan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan.
“Dengan sinergi yang kuat, kebersamaan, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis mampu mewujudkan visi pembangunan Kota Medan,” pungkasnya.
- Latest
- Trending
ADVERTISEMENT
