LANGKAT (HARIANSTAR.COM) – Pj.Bupati Langkat, Faisal Hasrimy menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tanjung Pura yang digelar di Aula Kantor Camat Tanjung Pura, Selasa (11/2/2025).
Musrenbang ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.
Faisal Hasrimy menegaskan, persoalan banjir harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, baik dari tingkat desa hingga kabupaten, untuk berperan aktif dalam menyusun solusi yang berbasis data.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Penanganan banjir di Tanjung Pura memerlukan langkah konkret, seperti perbaikan drainase, pengerukan sungai, dan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta pusat,” ujar Faisal.
Ia juga menekankan, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kondisi wilayah serta kebutuhan masyarakat agar dampaknya bisa dirasakan secara maksimal.
Camat Tanjung Pura dalam laporannya menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di wilayahnya berdampak luas terhadap sektor pertanian dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan infrastruktur yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana ini.
“Kami berharap solusi yang dihasilkan dalam Musrenbang ini dapat segera diimplementasikan, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan akibat banjir,” ungkapnya.
Musrenbang ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Tanjung Pura. Para peserta aktif menyampaikan usulan terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya Musrenbang ini, diharapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat, khususnya di Kecamatan Tanjung Pura, dapat lebih terarah dan menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam upaya penanganan banjir secara berkelanjutan. (Lkt)
