PALAS (HARIANSTAR.COM) – Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas (Sekdakab Palas) Arpan Nasution menerima piagam penghargaan.
Penyerahan piagam itu dilaksanakan usai pelaksanaan apel gabungan, Rabu (6/3/2024) di lapangan kantor Bupati Palas.
Piagam penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagai “ Pemerintah Daerah Dengan Persentase Tertinggi Pengiriman Data Instansi Pemerintah, Lembaga Asosiasi dan Pihak Lain (ILAP) ke KPP Pratama Tahun Pajak 2023 di Lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara” Pematangsiantar, 4 Maret Tahun 2024. Piagam kembali diserahkan kepada Pj. Bupati Palas Dr. Edy Junaedi Harahap.
Dalam kesempatan itu, beberapa awak media melakukan konfirmasi kepada Pj Bupati Palas Terkait banyak jabatan Plt di Pemerintah Padang Lawas dan polemik persoalan lainnya.
Saat dikonfirmasi terkait data TKS yang tidak sinkron dan evaluasi kerjanya, Pj Bupati Palas mengatakan, dirinya belum bisa memastikan karena datanya belum masuk atau belum ia terima. Namun, kalau lokasi kerjanya tidak berat akan dievaluasi karena ada standarnya.
Saat ditanyakan kembalu banyaknya Plt di OPD dan Camat ada 17 tinggal 3 yang definitif, apakah itu akan dievaluasi. Pj Bupati mengatakan kita sudah mengirim surat ke Kemendagri dan BKN, karena posisinya sebagai pejabat harus melaporkan yang sifatnya seperti dan sudah dilaporkan semua yang kepegawaian yang kosong kosong itu.
“Bila jawaban dari Kemendagri, BKN boleh kita lakukan akan dengan perlahan karena kita sudah bersurat kesana, dan harus ada ijin dari Mendagri,” kata Pj Bupati.
Disamping itu, lanjutnya, kalau memang sudah ada jawaban dari Mendagri, boleh Kabupaten Palas karena memang kebutuhan atau terlalu banyak yang kosong, kita cari yang terbaik buat kabupaten Palas.
Pj Bupati juga mengatakan, langkah langkah perbaikan dimulai dari diri sendiri, seperti yang sudah disampaikan dalam apel gabungan.
“Itukan filosofi dasar dalam bekerja, disini kan terbalik semua, yang ada urusin rezeki pimpinan. Yang untuk urusan pekerjaan dia tidak diurus tanggungjawab dia,” tegasnya.
Begitu juga saat disinggung mengenai IPM, Edi Junaedi mengatakan ada tiga komponen peningkatan IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli.
“Di pendidikan panjang indikatornya, karena penjelasannya sangat panjang, begini disetiap sektor ini kita harus perbaiki, seperti pendidikan itu angka partisipasi murni kita, untuk tingkat SMP, SMA itu turun, kenapa karena banyak anak kita yang tingkat SMP dan SMA itu memilih sekolah diluar Kabupaten Palas,” jelasnya.
Begitu juga dengan kesehatan, Pj Bupati mengatakan di Musrenbang yang dilaksanakan itu juga saya sudah katakan fasilitasnya tidak ada dan kurang, sampai sekarang kondisinya masih sama dari 12 tahun yang silam. Wajar skornya begitu.
“Untuk daya beli kita, rendah kenapa karena tidak adanya pusat perbelanjaan kecuali pasar tradisional saja, coba kalau ada brand-brand lain, seperti serta lainnya, karena daya belinya ada tapi disini hal-hal seperti itu tidak ada. Dengan begitu kita harus membuat pusat pusat pertumbuhan pengeluaran baru untuk mereka nanti menyerap daya beli tadi. Daya belinya ada tinggi disini, karena pertumbuhan ekonominya nomor dua se kabupaten/kota Provinsi Sumut dari data statistik,” pungkas Pj Bupati. (HS-1)
