MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Program pendidikan di Kota Medan harus memiliki akselerasi yang bagus sesuai dengan program pemerintah pusat.
Demikian disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution saat memimpin rapat pembahasan persiapan program baru Regrouping (Penggabungan Beberapa Sekolah) di tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Pembentukan Sekolah Unggulan di Kota Medan, di Balai Kota, Senin (10/2/2025).
“Ini adalah konsep awal yang kita diskusikan, bagaimana kita menerapkan regrouping sebagai solusi mengatasi permasalahan pendidikan di kota Medan,” kata Bobby.
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Wali Kota Medan terpilih Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakilnya Zakiyuddin Harahap serta pimpinan Perangkat Daerah itu, Bobby selanjutnya menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk mempersiapkan program regrouping ini dengan sebaiknya.
“Saya ingin program ini disiapkan dengan sebaiknya, jangan sampai merugikan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat ini Bobby juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk mempersiapkan sekolah unggulan di kota Medan.
“Harus ada standart indikator sekolah unggulan, dan peserta didik yang diterima masuk sekolah unggulan harus selektif baik dari segi akademik maupun yang memiliki prestasi,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Benny Sinomba Siregar dalam paparanya mengatakan, sesuai dengan visi misi Pemko Medan dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu memajukan masyarakat kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern serta terjangkau oleh seluruh masyarakat. Maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan akan melakukan regrouping sekolah dasar negeri.
“Tujuanya regrouping ini ialah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan mencapai pendidikan unggul,” kata.
Dari data yang di paparkan saat ini terdapat 382 SDN di Kota Medan. Dari 382 SDN tersebut sebanyak 142 SDN di regrouping menjadi 57 SDN (85 SDN begabung), sementara sisahnya sebanyak 239 SDN tetap dan 1 SDN ditutup akibat tidak adanya siswa.
“Dasar kita melakukan penetapan sekolah regrouping ialah dalam titik lokasi terdapat dua atau lebih sekolah yang kurang efektif, jumlah siswa yang kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai, penyebaran tenaga guru yang tidak sesuai, dan tidak memiliki sertifikat tanah,” ujar Benny. (Red)
