BANYUASIN (HARIANSTAR.COM) – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
Langkah ini diambil sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi pangan, seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, dalam kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026). Ricky menjelaskan, pendekatan GPIPS tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga penguatan pasokan pangan secara struktural melalui langkah inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
BI, kata dia, terus berkomitmen mendukung penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah.
Pada 2025, inflasi nasional tercatat sebesar 2,92 persen (year-on-year/yoy), masih berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen. Namun, pada Januari 2026 inflasi meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu kelompok pangan bergejolak.
Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan pengendalian inflasi pangan agar tetap berada dalam kisaran 3–5 persen sebagaimana amanat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Ricky memaparkan tiga strategi utama untuk mewujudkan ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam yang terkoordinasi antarwaktu dan antarwilayah.
Kedua, memperlancar distribusi dan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) bersinergi dengan BUMN logistik. Ketiga, memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan untuk KAD serta penguatan peran BUMD atau perusahaan pangan daerah sebagai offtaker.
“Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Ricky.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang turut hadir menegaskan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemprov Sumsel dinilai berhasil membangun ekosistem pangan yang kuat dan berdaya tahan.
Sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga di Indonesia, Sumsel juga menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas dukungannya terhadap pencapaian swasembada pangan nasional 2025.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP), dengan tiga pembaruan utama: penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Kegiatan GPIPS Sumatera 2026 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis. Pertama, fokus jangka pendek pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melalui stabilisasi harga dan penguatan distribusi regional.
Kedua, antisipasi cuaca ekstrem melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim serta perlindungan usaha tani dan pascapanen. Ketiga, percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana melalui penguatan sinergi satuan tugas terkait.
GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya akan digelar di wilayah Jawa, Bali-Nusra, Sulampua, dan Kalimantan. Kegiatan ini juga diisi dengan temu wicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas dalam skema KAD.
Ke depan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat sinergi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem serta peningkatan efisiensi logistik guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (RED)
