MEDAN (HARIANSTAR.COM)– Ancaman menghentikan ekspor gas ke negara yang tidak menghargai Indonesia mengemuka.
Hal itu ditegaskan langsung Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil menyampaikan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi kontrak ekspor gas bumi.
Langkah tegas ini akan menyasar negara-negara mitra yang dinilai tidak kooperatif dan kurang menghargai hubungan diplomasi dengan Indonesia.
Bahlil menggarisbawahi Indonesia menjunjung tinggi asas kesetaraan dalam setiap kerja sama bilateral maupun perdagangan internasional.
Saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia.
Dia menekankan pentingnya sikap saling menghormati antaranegara, terutama dalam pengelolaan komoditas energi yang strategis.
“Saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ungkap Bahlil dalam agenda peresmian penerimaan gas JNE#6 dan fasilitas produksi lapangan Maha-South di Kalimantan Timur, kemarin.
Dia menyoroti sikap sejumlah pihak asing yang kerap datang bernegosiasi hanya saat membutuhkan pasokan energi dari Indonesia.
Namun, ketika muncul isu atau kendala lain yang seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog secara baik-baik, negara-negara tersebut justru menunjukkan sikap yang terkesan mengabaikan etika berdiplomasi.
“Itulah asas kesetaraan. Jangan pada saat mereka butuh baru mereka datang untuk memohon, pada saat ada persoalan lain yang sesungguhnya mampu dibicarakan baik-baik saja, seperti saudara yang tidak tahu adat saja,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil juga menegaskan kedaulatan NKRI merupakan hal mutlak yang harus dihormati oleh seluruh mitra internasional.
Menurutnya, kemerdekaan bangsa Indonesia diraih melalui perjuangan panjang yang mengorbankan darah, keringat, air mata, serta nyawa para pahlawan, sehingga tidak boleh ada pihak luar yang memandang sebelah mata kedaulatan bangsa ini.
Dia juga mengingatkan agar tidak ada negara lain—terutama negara yang memperoleh kemerdekaannya secara cuma-cuma atau pemberian—yang merasa lebih unggul dibanding Indonesia.
Untuk itu, ketegangan diplomasi atau ketidakkooperatifan dalam hubungan bilateral dapat berujung pada peninjauan ulang hingga penghentian pasokan gas dari Indonesia.
“Saya tidak ingin ada negara lain yang kemerdekaannya diberikan, mau mencoba menganggap seolah-olah mereka yang paling hebat daripada negara lain,” ungkapnya.
Bahlil juga sempat menyatakan Indonesia berpotensi tidak memperpanjang kontak ekspor produk gas bumi Indonesia ke negara tetangga.
Alasannya, gejolak atau dinamika geopolitik masih terjadi dan membuat pemerintah harus berpegang pada kondisi bertahan atau survival mode.
Dia menyebut, akibat kondisi tersebut, bisa saja kontrak ekspor gas bumi Indonesia diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.
“Jadi kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” kata Bahlil.
“Karena kan harus survival kan, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri ya,” ungkap Bahlil.
Ihwal mode survival yang dimaksud, Bahlil mengamini Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia harus berjuang di tengah berbagai dinamika global yang terjadi.
“Ya memang harus kita survival. Kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Bapak Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks implementasi program untuk menuju pada survival,” katanya.
Sebelumnya, Bahlil mengklaim pasokan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) untuk kebutuhan domestik dan ekspor dalam kondisi yang aman pada semester II-2026.
“Aman semuanya. Enggak ada yang dipotong untuk ekspor. Ekspor sudah oke semua, dalam negeri juga oke,” kata Bahlil. (*)
