MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Munculnya keluhan pasien BPJS Kesehatan terhadap pelayanan di rumah sakit membuat gerah jajaran anggota DPRD Medan.
Sebab, keluhan itu menyangkut hal-hal mendasar seperti ketiadaan ruangan bagi pasien penerima Universal Health Coverage (UHC) yang menjadi program Pemko Medan.
Komisi II DPRD Kota Medan bahkan langsung menyampaikan teguran kepada para pengelola rumah sakit yang menjadi provider BPJS Kesehatan dalam rapat dengar pendapat, Senin (21/8/2023).
“Banyak keluhan pasien terutama menyangkut ketersediaan kamar bagi penerima program UHC. Kami minta Kepala Dinas Kesehatan segera melakukan pemantauan dan verifikasi SOP kepada seluruh rumah sakit di kota Medan yang telah kerjasama dengan BPJS Kesehatan Kota Medan,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Sudari.
Hadir dalam RDP tersebut anggota Komisi II lainnya seperti Sekretaris Wong Chun Sen Tarigan, Modesta Marpaung, Janses Simbolon, Saiful Ramadhan, Johanes Hutagalung dan Surianto.
Sedangkan, Modesta Marpaung mengungkapkan kekesalannya karena Pemko Medan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 231 miliar untuk program UHC, namun masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan di rumah sakit salah satunya ketersediaan kamar bagi pasien.
“Saya ingin pihak BPJS Kesehatan menjelaskan apa saja yang ditanggung dan rumah sakit mana saja yang sudah disalurkan dana tersebut. Jika memang dana tersebut kurang atau pihak BPJS Kesehatan kekurangan dana untuk membayar klaim ke rumah sakit agar terbuka saja agar tidak menjadi masalah misalnya rumah sakit tidak hanya mengutamakan kamar kepada pasien mandiri saja,” terangnya.
Kepala Dinas Kesehatan Medan melalui Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Rujukan Roida Sitinjak menjelaskan, sebelumnya mereka sudah meminta pihak rumah sakit membuat masing masing. Semua rumah sakit harus SOP dan membuat akreditasi rumah sakit. Dinas kesehatan tidak melakukan verifikasi SOP secara langsung. Meski begitu Sudari tetap meminta Dinkes melakukan SOP di rumah sakit salah satunya untuk bahan evaluasi. (irw)
