IRAN (HARIANSTAR.COM) – Sosok pengganti Ayatollah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran telah terjawab.
Majelis Ahli Iran menunjuk Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin baru Revolusi Islam menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Minggu (8/3/2026) malam Waktu setempat sebagaimana dilansir dari situs berita Tasnim News Agency, Majelis tersebut menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Imam Khamenei dan sejumlah lainnya dalam serangan Amerika Serikat–Israel pada 28 Februari, serta mengecam agresi brutal Amerika Serikat–Israel terhadap Iran.
Pernyataan itu menyebutkan bahwa segera setelah gugurnya Imam Khamenei, dan meskipun berada dalam kondisi perang serta adanya ancaman langsung dari pihak musuh, Majelis Ahli tidak menunda untuk menjalankan tugas konstitusionalnya dan segera memulai proses pemilihan serta pengenalan Pemimpin baru.
Disebutkan bahwa setelah peninjauan yang cermat dan menyeluruh, serta berdasarkan kewajiban religiusnya, Majelis dalam rapatnya pada hari Minggu memilih dan menetapkan Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin ketiga Revolusi Islam dengan dukungan suara mayoritas anggota.
Sosok Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei, telah lama dikabarkan memiliki pengaruh di kalangan aparat keamanan. Mojtaba yang merupakan putra Ayatollah Khamenei diyakini memiliki pengaruh besar di balik layar.
Selama hampir dua dekade terakhir, nama Mojtaba Khamenei sering dikaitkan dengan tindakan keras terhadap demonstrasi di Iran oleh berbagai kelompok oposisi, baik dari dalam maupun luar negeri. Kelompok reformis dalam Republik Islam pertama kali menuduhnya terlibat dalam manipulasi pemilu dan menggunakan pasukan paramiliter Basij, yang berada di bawah IRGC, untuk menindak demonstran damai selama Gerakan Hijau pada tahun 2009.
Gerakan ini muncul setelah Mahmoud Ahmadinejad, seorang politikus populis, terpilih kembali sebagai presiden melalui pemilu yang penuh kontroversi. Sejak saat itu, pasukan Basij telah menjadi garda terdepan dalam penindasan berbagai gelombang demonstrasi di Iran.
Penindasan yang paling mencolok terjadi dua bulan lalu, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional melaporkan bahwa aparat negara menewaskan ribuan orang, terutama pada malam 8 dan 9 Januari.
Pihak pemerintah Iran saat itu menuduh bahwa kerusuhan tersebut disebabkan oleh “teroris” dan “perusuh” yang konon dipersenjatai, dilatih, dan didanai oleh Amerika Serikat dan Israel.
Tuduhan serupa juga pernah dilontarkan oleh pemerintah Iran dalam berbagai gelombang protes anti-pemerintah sebelumnya.
Mojtaba Khamenei telah menjalin hubungan erat dengan IRGC sejak masa mudanya. Ia pernah bertugas dalam Batalyon Habib yang merupakan bagian dari IRGC selama berbagai operasi yang berlangsung selama Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an.
Beberapa rekan seperjuangannya pada masa itu, termasuk sejumlah ulama lainnya, kini menjabat di posisi strategis dalam aparat keamanan dan intelijen Republik Islam yang baru terbentuk.
Saat ini, Mojtaba Khamenei berada di bawah sanksi dari AS serta negara-negara Barat.
Berdasarkan laporan media Barat, ia diduga memiliki jaringan bisnis yang luas, dengan aset yang tersebar di berbagai negara.
Meskipun namanya tidak secara langsung tercantum dalam berbagai transaksi yang diungkapkan dalam laporan tersebut, sejumlah sumber menyebutkan bahwa ia diduga telah memindahkan miliaran dolar selama bertahun-tahun melalui jaringan orang-orang dekat dan sekutunya yang memiliki kedekatan dengan struktur kekuasaan Iran.
Bloomberg mengaitkan Mojtaba Khamenei dengan Ali Ansari, yang menjadi sorotan publik pada akhir tahun lalu setelah Bank Ayandeh miliknya dibubarkan secara paksa oleh pemerintah akibat kebangkrutan yang disebabkan oleh pemberian pinjaman kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan serta akumulasi utang yang besar.
Pembubaran bank tersebut berkontribusi pada peningkatan inflasi yang sudah tinggi di Iran. Kerugian yang ditimbulkan harus ditanggung oleh dana publik, yang pada gilirannya memperburuk kondisi ekonomi masyarakat Iran. Baik Mojtaba Khamenei maupun Ali Ansari belum pernah memberikan tanggapan secara terbuka mengenai hubungan mereka maupun berbagai tuduhan yang beredar, termasuk dugaan terkait pembelian properti mewah di beberapa negara Eropa.
Kredensial keagamaan Mojtaba Khamenei menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat. Ia memiliki gelar hojatoleslam, yang merupakan tingkatan ulama menengah, berbeda dengan ayatullah yang memiliki tingkat lebih tinggi.
Namun, situasi serupa pernah dialami oleh ayahnya. Khamenei juga tidak memiliki gelar ayatullah saat diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran pada tahun 1989. Pada saat itu, undang-undang diubah untuk memungkinkan pengangkatannya, sehingga ada kemungkinan kompromi yang sama dapat terjadi lagi di masa depan.
Penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi dilakukan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam hukum Iran.
Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga ulama yang terdiri dari 88 orang, yang dikenal sebagai Majelis Ahli, memiliki kewenangan untuk memilih dan mengumumkan pemimpin tertinggi. Keputusan ini diambil dalam situasi keamanan yang sangat tegang, menyusul serangkaian pengeboman intensif oleh AS dan Israel di berbagai wilayah Iran.
Sebelum pengumuman keputusan penunjukan, pemerintahan sempat dijalankan oleh sebuah dewan sementara yang terdiri dari tiga orang, yaitu ulama garis keras sekaligus anggota Dewan Penjaga (Garda) Alireza Arafi, ulama ultra-konservatif yang juga menjabat sebagai kepala lembaga peradilan Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, serta Presiden Masoud Pezeshkian. (*)
