MEDAN (HARIANSTAR.COM) – DPRD Kota Medan mendukung kebijakan Rico Waas terkait penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging nonhalal di wilayah Kota Medan. Kebijakan tersebut ditegaskan bukan bentuk pelarangan, melainkan penertiban agar aktivitas usaha berlangsung tertib dan higienis.
Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, mengatakan kebijakan itu hanya mengatur penataan lokasi berjualan, bukan melarang pedagang menjual daging tertentu.
“Jenis daging itu memiliki limbah berbau amis sehingga tidak bisa dijual sembarangan, apalagi di trotoar yang jelas dilarang. Itu sudah diatur dalam perda,” ujar Wong kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Medan, Senin, 23 Februari 2026.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan kebijakan tersebut bukan larangan menjual daging nonhalal di Kota Medan, melainkan penertiban lokasi berjualan agar tidak digelar di pinggir jalan.
Menurutnya, penjualan daging hingga ikan harus memiliki tempat khusus. Selain menimbulkan kemacetan, berjualan di badan jalan juga dinilai tidak higienis.
“Kita sepakat langkah yang diambil Wali Kota Medan untuk melakukan penataan agar aktivitas usaha berlangsung tertib dan sehat,” tegasnya.
Ia meminta tidak ada kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Tidak ada pelarangan, yang ada penataan lokasi agar lebih higienis,” tambah Wong.
Sementara itu, Pemko Medan melalui Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Nonhalal di Wilayah Kota Medan menegaskan kebijakan tersebut bukan pelarangan berdagang.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Medan, M. Sofyan, mengatakan edaran itu merupakan langkah penataan agar aktivitas usaha berlangsung tertib, sehat, dan kondusif di tengah masyarakat majemuk.
“Pemerintah tidak melarang warga berdagang komoditas nonhalal. Yang diatur adalah lokasi penjualan agar tidak menimbulkan gangguan lingkungan, risiko kesehatan, maupun ketidaknyamanan warga di sekitar fasilitas umum, rumah ibadah, dan sekolah,” ujarnya di Kantor Wali Kota Medan, Minggu (22/2/2026), kemarin.
Menurut Sofyan, penataan juga menjadi bentuk perlindungan sekaligus kepastian usaha bagi pedagang. Pemerintah telah menyiapkan lokasi khusus berjualan di Pasar Petisah dan Pasar Sambu, lengkap dengan area yang disediakan pengelola pasar.
Bahkan, kata dia, fasilitas pembebasan retribusi diberikan selama satu tahun dan diusulkan menjadi dua tahun agar pedagang lebih nyaman menempati lokasi tersebut.
“Tujuannya agar perdagangan tetap berjalan tertib dan hubungan sosial masyarakat tetap harmonis,” katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan, Citra Effendi Capah, menambahkan surat edaran tersebut menegaskan kembali aturan yang sudah ada, seperti larangan berjualan di badan jalan, trotoar, dan drainase sebagaimana diatur dalam perda dan peraturan wali kota sebelumnya.
Karena itu, kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh pedagang, bukan hanya penjual daging nonhalal.
Ia juga menekankan tidak ada pembatasan lokasi secara khusus selama pedagang mematuhi aturan serta mencantumkan label produk. Label diperlukan agar masyarakat mengetahui jenis dagangan yang dijual sehingga tidak terjadi kesalahan pembelian, sebagaimana praktik yang sudah diterapkan di restoran, hotel, dan tempat makan.
Citra menyebut kebijakan itu disusun melalui dialog dan pengumpulan masukan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan Forum Komunikasi Umat Beragama, sebelum disepakati menjadi surat edaran.
Sebelumnya, pemerintah juga telah memediasi keluhan masyarakat terkait aktivitas penjualan di sejumlah lokasi dan menghasilkan kesepakatan antara pedagang, tokoh masyarakat, dan aparat setempat.
Menanggapi polemik dan tudingan diskriminasi setelah edaran terbit, Sofyan menyebut perbedaan penafsiran sebagai hal yang wajar. Pemerintah, kata dia, siap membuka ruang dialog dengan seluruh pihak agar substansi kebijakan dipahami secara utuh.
“Kebijakan ini berorientasi pada penataan, bukan pelarangan, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah menghadirkan solusi yang tertib, adil, dan tetap mendukung keberlangsungan usaha masyarakat di Kota Medan,” tegasnya.(RED)
