JAKARTA (HARIANSTAR.COM) – Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah berhati-hati menyikapi isu pengiriman tentara Indonesia ke Gaza.
Ia menilai rencana tersebut berisiko tinggi dan dapat merugikan posisi politik Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina.
Sudarnoto menanggapi pemberitaan yang menyebut Indonesia akan mengirimkan sekitar 5.000–8.000 tentara ke Gaza. Menurut dia, isu ini sudah santer beredar dan bahkan diberitakan oleh media Israel.
Menurut dia, berita pengiriman tentara Indonesia sebanyak 5000-8000 ke Gaza mulai santer dan menyebar. Media Israel pun juga gencar memberitakan soal ini, bahkan Indonesia disebut sebagai negara pertama yang mengirimkan tentaranya ke Gaza.
“TNI AD juga diberitakan sudah melakukan berbagai persiapan untuk diterjunkan di Gaza,” kata Sudarnoto dalam keterangan tertulisnya kepada Gazamedia pada Selasa.
Ia menjelaskan bahwa pengiriman tentara tersebut disebut-sebut akan dilakukan dalam kerangka International Stabilization Force (ISF). Namun, menurut Sudarnoto, ISF berada di bawah kendali Amerika Serikat dan memiliki agenda keamanan kawasan pascakonflik yang bermasalah.
“Pengiriman tentara yang dilakukan dalam kerangka International Stabilization Force (ISF) ini, sepengetahuan saya, di bawah kendali Amerika. Arahnya sebetulnya menciptakan keamanan wilayah (regional security) atau membangun stabilitas wilayah Gaza pasca konflik,” ujarnya.
Ia menilai konsep ISF sejalan dengan program demiliterisasi Gaza dan Palestina secara keseluruhan. Konsekuensinya, kata dia, pelucutan senjata Hamas justru menjadi agenda utama.
“Ini, artinya pelucutan senjata Hamas yang selama ini melakukan perlawanan adalah menjadi program penting. Jadi, logikanya jelas, selama ada Hamas dan Hamas bersenjata, maka keamanan wilayah tidak akan terwujud. Bahkan, wilayah di Gaza tidak pernah stabil. Karena itu, Hamas harus dilucuti senjatanya. Bukan tentara Israel,” katanya.
Sudarnoto juga menyoroti status ISF yang belum jelas secara hukum internasional. Ia membandingkannya dengan pasukan perdamaian PBB yang memiliki mandat resmi.
“Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB,” ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan Indonesia agar tidak terjebak dalam agenda geopolitik negara besar.
“Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” kata Sudarnoto.
Ia menilai pengiriman tentara Indonesia dalam kerangka ISF berpotensi menimbulkan benturan langsung dengan Hamas, yang menurutnya sangat berbahaya bagi reputasi Indonesia.
“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini beresiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi: reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” ujarnya.
Sudarnoto menegaskan bahwa ISF bukan instrumen yang sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Hemat saya ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini termasuk penjajah Israel,” katanya.
Ia pun meminta agar rencana pengiriman tentara Indonesia ke Gaza dalam kerangka ISF dipertimbangkan kembali.
“Karena itu, sangat rasional untuk mempertimbangkan kembali pengiriman tentara Indonesia ke Gaza dalam kerangka ISF,” ujar Sudarnoto.
